Italia Serukan Pembelian Gas Rusia Cegah Krisis Energi

Roma, MINA – Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Infrastruktur Italia, Matteo Salvini, yang juga menjabat sebagai pemimpin partai Liga, menyeruakan agar Eropa mempertimbangkan kembali pembelian gas dari Rusia.

Menurut Salvini, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis energi yang dapat memperparah krisis industri. TASS melaporkan, Senin (27/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Salvini saat menutup rapat umum Patriot untuk Eropa yang digelar di Milan.

Dalam pidatonya, ia mengutip pernyataan Presiden Confindustria (Asosiasi Industrialis Italia), Emanuele Orsini, yang sebelumnya menyatakan perlunya perubahan arah kebijakan di tingkat Eropa.

Baca Juga: Rabi Terkemuka Israel Sebut Lebih Baik Dipimpin Pemerintahan Arab daripada Zionisme

Salvini kemudian menyoroti sikap Amerika Serikat yang baru saja menangguhkan sanksi terkait perdagangan dan pembelian minyak dari Rusia hingga 16 Mei.

“Itu dilakukan bukan oleh bekas republik Soviet kecil, tetapi oleh demokrasi terbesar di dunia,” ujar Salvini.

Ia pun membandingkan langkah Washington dengan kebijakan Brussels. “Jika mereka membuat keputusan seperti itu di Washington, maka hal serupa seharusnya bisa dilakukan di Brussels. Alih-alih menutup sekolah dan pabrik, kita dapat membeli gas dari berbagai negara, termasuk Rusia, karena pada dasarnya Italia tidak sedang berperang dengan Rusia,” jelasnya.

Latar Belakang Embargo

Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Uni Eropa secara bertahap memberlakukan sanksi terberat dalam sejarahnya terhadap Moskow, terutama di sektor energi. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi pendapatan Rusia yang digunakan membiayai perang.

Sanksi tersebut berupa larangan impor energi Rusia, mulai dari batu bara, minyak mentah melalui laut, produk minyak olahan solar, dan gas alam cair.

Sebelum perang, Rusia memasok lebih dari 40% kebutuhan gas Eropa. Angka tersebut telah turun drastis menjadi sekitar 13% pada tahun 2025. Meskipun demikian, beberapa negara anggota seperti Hungaria dan Slovakia tetap menolak kebijakan tersebut. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun