Komisaris HAM PBB: Kejahatan Perang Suriah Tidak Boleh Diampuni

Jenewa, 23 Rabiul Akhir 1437/2 February 2016 (MINA) – Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Bidang Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Zeid al-Hussein mengatakan, mereka yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik di Suriah tidak boleh diampuni di bawah kesepakatan apapun.

“Kami memang memiliki posisi yang berprinsip di dalam PBB, bahwa tidak adanya amnesti yang harus dipertimbangkan, bagi mereka yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang,” kata Hussein, Senin (1/2) di Jenewa, di mana delegasi dari pemerintah Suriah dan oposisi bersidang untuk pembicaraan damai yang dimediasi PBB.

Pejabat PBB mengatakan, warga yang kelaparan di kota-kota Suriah terkepung tidak juga diabaikan.

“Ini merupakan bukan hanya kejahatan perang, namun juga kejahatan terhadap kemanusiaan jika terbukti di pengadilan”, ujarnya, Press Tv melaporkan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

“Kami memperkirakan puluhan ribu orang mendapat penahanan sewenang-wenang dan jelas mereka harus dibebaskan,” kata Hussein.

Badan HAM PBB menuduh semua pihak di Suriah melakukan kejahatan perang seperti pembunuhan dan penyiksaan.

Sementara itu, PBB menuduh kelompok Daesh/ISIS melancarkan kampanye teror terhadap ratusan masyarakat yang mereka eksekusi.

Perwakilan pemerintah Suriah tiba di Jenewa pada 29 Januari untuk mengambil bagian dalam pembicaraan damai yang dimediasi oleh PBB guna  mengakhiri krisis di negara Arab itu melalui solusi politik. Sementara kelompok oposisi  Komite Negosiasi Tinggi (HNC) mendarat di kota Swiss, Sabtu.

Pembicaraan damai tidak dimulai segera setelah kedatangan kedua belah pihak. Sebab HNC yang didukung Saudi menolak untuk berpartisipasi kecuali sidang menerima tuntutan mereka, termasuk pembebasan militan dipenjara.

“Kami di sini untuk negosiasi politik tapi kita tidak bisa mulai mereka sampai kita memiliki orang-orang pergerakan,” kata juru bicara HNC Bassma Kodmani, Ahad (31/1). (T/P002/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)