Krisis Rohingya yang Terlupakan dan Masa Depan yang Tak Pasti

Cox’s Bazar, MINA – Enam tahun telah berlalu sejak gelombang eksodus massal etnis Rohingya dari Myanmar pada Agustus 2017. Namun, hingga kini, lebih dari 960.000 rohingya/">pengungsi Rohingya masih terperangkap di kamp-kamp pengungsian di Cox’s Bazar, Bangladesh, menjadikannya kamp pengungsi terbesar di dunia.

Anak-anak mewakili lebih dari setengah populasi pengungsi (52 persen), sementara perempuan dan anak perempuan mencakup 51 persen lainnya.

Krisis ini bukan sekadar bencana kemanusiaan. Krisis ini telah berkembang menjadi tantangan kompleks dengan dimensi politik, sosial, dan keamanan yang mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian global terhadap penderitaan Rohingya mulai memudar, tergeser oleh konflik di Rusia, Ukraina, Gaza, Venezuela, Iran, dan krisis-krisis lainnya.

Mengapa Rohingya Terusir?

Populasi Rohingya telah tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, selama berabad-abad. Meskipun telah berada di sana selama beberapa generasi, pemerintah Myanmar tidak mengakui kelompok etnis Rohingya sebagai ras nasional.

Pada tahun 1982, Myanmar memperkenalkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang secara sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan Rohingya, dengan melabeli mereka sebagai “imigran Bengali ilegal.” Sensus 2014 di Myanmar secara eksplisit mengecualikan mereka dari survei dan menolak memberi mereka kewarganegaraan.

Selama beberapa dekade, mereka mengalami kekerasan, diskriminasi, dan penganiayaan yang berkepanjangan. Penangkapan sewenang-wenang, kekerasan seksual, dan tindakan militer yang berat menjadi pemandangan sehari-hari.

Pada Agustus 2017, rezim militer Myanmar melancarkan serangan bersenjata dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mendorong ratusan ribu orang untuk mengungsi ke Bangladesh.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) pada September 2017 menyebut perlakuan Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya sebagai contoh nyata pembersihan etnis.

Ini bukan pertama kalinya etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pada tahun 1978, sekitar 200.000 pengungsi memasuki Bangladesh. Pada pertengahan tahun 1991, terjadi gelombang pengungsi lain karena kekejaman militer Myanmar.

UNHRC melaporkan bahwa lebih dari 300.000 orang Rohingya tinggal di Bangladesh hingga tahun 2016.

Hidup di Kamp Pengungsian

Kamp-kamp di Cox’s Bazar, terutama Kutupalong-Balukhali yang merupakan kamp terbesar di dunia, terkenal karena kepadatan penduduk yang ekstrem dan kondisi sanitasi yang memprihatinkan.

Akses terbatas terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Hanya 30 persen pengungsi yang memiliki akses ke air minum yang aman, dan 85 persen kekurangan fasilitas jamban yang memadai. Akibatnya, wabah campak, diare, penyakit pernapasan, dan penyakit kulit sering terjadi.

Pada tahun 2023, sekitar 40 persen pengungsi terkena kudis karena kepadatan penduduk dan kurangnya air serta persediaan medis. Médecins Sans Frontières (MSF) telah merawat berbagai penyakit menular dan kronis sejak kedatangan Rohingya enam tahun lalu.

Pengobatan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan hepatitis C menjadi semakin penting, sebagian karena kurangnya akses perawatan kesehatan jangka panjang di Myanmar.

Masalah lainnya, Kekerasan Berbasis Gender (GBV) merupakan masalah yang meluas dan semakin mendalam di kamp-kamp. Sejak tahun 2017, GBV, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan kekerasan terkait pernikahan terhadap perempuan Rohingya, telah meningkat secara signifikan.

Tempat penampungan yang rapuh menghadapi risiko banjir dan tanah longsor yang signifikan, terutama selama musim hujan. Tempat penampungan sering kali tidak memadai untuk menahan hujan deras dan angin kencang. Musim hujan juga meningkatkan risiko penyakit seperti hepatitis, malaria, demam berdarah, dan chikungunya.

Pada Mei 2023, Topan Mocha berdampak parah pada wilayah tersebut, mempengaruhi 2,3 juta orang, termasuk seluruh 930.000 rohingya/">pengungsi Rohingya. Infrastruktur rusak, memperburuk kondisi hidup mereka yang sudah genting.

Pendanaan yang Menyusut

Sejak gelombang pengungsi tahun 2017, pendanaan untuk upaya kemanusiaan secara bertahap menurun. Pada akhir tahun 2023, pendanaan hanya mencapai 45 persen dari jumlah yang dibutuhkan. Kekurangan ini sebagian disebabkan oleh pergeseran perhatian global, seperti krisis Ukraina dan Gaza.

Dampaknya sangat terasa di kamp-kamp: Bantuan makanan dikurangi. Program Pangan Dunia (WFP) harus mengurangi uang makanan menjadi hanya $8 per bulan per pengungsi.

Masalah lainnya, layanan kesehatan dan pendidikan juga tidak memadai. Pengungsi, terutama anak-anak, menderita kekurangan gizi dan pertumbuhan yang buruk.

Beban bagi Bangladesh

Menampung rohingya/">pengungsi Rohingya di Bangladesh telah memberikan beban ekonomi yang signifikan pada perekonomiannya yang sudah bermasalah. Biaya tahunan melebihi $1,2 miliar, jauh melampaui bantuan PBB yang terbatas.

Dampak Ekonomi

Sektor pariwisata di wilayah tersebut mengalami penurunan 40% dalam pemesanan hotel selama musim puncak.
Permintaan makanan dan kebutuhan pokok meningkat, menyebabkan kenaikan harga lokal.
Pasar kerja lokal terganggu karena Rohingya menerima upah yang lebih rendah.

Konsekuensi Lingkungan

Sekitar 1.500 hektar hutan sosial dihancurkan untuk tempat tinggal dan kayu bakar.
Total nilai jasa ekosistem (ESV) di Cox’s Bazar sedikit menurun dari $67,83 juta pada tahun 2017 menjadi $67,78 juta pada tahun 2021.

Bhasan Char: Pulau Penjara atau Tempat Penampungan?

Untuk mengurangi beban di Cox’s Bazar, pemerintah Bangladesh, sejak Desember 2020, telah memindahkan hampir 30.000 rohingya/">pengungsi Rohingya ke Bhasan Char, sebuah pulau lumpur terpencil sekitar 60 km dari daratan utama.

Pemerintah memiliki rencana untuk memindahkan hingga 100.000 pengungsi secara bertahap. Namun, sejak awal, organisasi hak asasi manusia mengkritik keputusan ini, menyebutnya tidak terencana. Beberapa bahkan menyebut Bhasan Char sebagai “penjara pulau di tengah laut.”

Namun, para pemukim memiliki reaksi beragam. Beberapa merasa kehidupan di sana “kurang lebih aman dan terjamin,” sementara yang lain mengaku “rindu kampung halaman” dan mendesak untuk segera kembali ke Myanmar.

Repatriasi yang Tak Kunjung Usai

Bangladesh telah fokus pada repatriasi rohingya/">pengungsi Rohingya ke Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sejak tahun 1992. Setelah gelombang Agustus 2017, Bangladesh dan Myanmar menandatangani kesepakatan awal untuk repatriasi pada 23 November 2017.

Namun, hingga saat ini, belum ada kemajuan yang terlihat mengenai rohingya/">repatriasi Rohingya. Beberapa faktor penyebabnya:

Kondisi keamanan di Myanmar. Perang saudara antara junta militer dan Angkatan Darat Arakan (AA) membuat Rakhine tidak aman.
Penolakan Myanmar. Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara.
Kurangnya jaminan keselamatan. Para pengungsi menolak kembali tanpa jaminan keamanan dan hak-hak dasar.

Meskipun situasi tampak suram, ada beberapa perkembangan positif:

Pendidikan bahasa Myanmar. Sejak November 2021, pendidikan bahasa Myanmar diperkenalkan di kamp-kamp sebagai proyek percontohan dan sepenuhnya diimplementasikan pada tahun 2023, dengan mendaftarkan 300.000 siswa.
Program pemukiman kembali di negara ketiga. AS dan beberapa negara lain telah mengusulkan program ini untuk pengungsi yang rentan, meskipun hingga saat ini menunjukkan sedikit kemajuan.

Penutup

Enam tahun telah berlalu. Lebih dari satu juta nyawa terjebak dalam ketidakpastian. Anak-anak tumbuh di kamp pengungsian tanpa pernah merasakan apa itu kampung halaman. Perempuan kehilangan martabat. Kaum muda mengambil risiko perjalanan berbahaya ke Indonesia dan Malaysia, dan banyak dari mereka tewas di tengah jalan.

rohingya/">Krisis Rohingya bukan hanya masalah Bangladesh atau Myanmar. Ini adalah krisis kemanusiaan global yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari seluruh dunia.

Dunia mungkin telah beralih ke konflik lain. Tapi bagi para rohingya/">pengungsi Rohingya, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Dan selama mereka masih ada di sana, kita tidak boleh lupa. []

Sumber: Prof. SM Ali Reza, Ph.D. (Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Dhaka, Bangladesh). Asia Peacebuilding Initiatives.

Mi’raj News Agency (MINA)