Majelis Masyayikh di MK: Negara Wajib Biayai Pesantren sebagai Amanat Konstitusi

Pernyataan itu disampaikan Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghofarrozin saat memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang pengujian Undang-Undang Pesantren di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/6).

Dalam keterangannya, Gus Rozin menyoroti ketentuan Pasal 48 UU Pesantren yang menyebut negara “membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren”.

Menurutnya, frasa tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, negara tidak dapat diposisikan hanya sebagai pihak yang membantu, melainkan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk membiayainya,” ujarnya di hadapan majelis hakim konstitusi.

Ia menjelaskan, persoalan dalam Pasal 48 tidak hanya terletak pada frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara”, tetapi juga pada penggunaan kata “membantu” yang dinilai menggeser posisi negara dari pihak yang berkewajiban menjadi sekadar pemberi bantuan.

Menurut Gus Rozin, sejak negara mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, seluruh konsekuensi konstitusional yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan juga harus berlaku bagi pesantren.

Majelis Masyayikh mendasarkan pandangannya pada Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional guna meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia menilai pesantren selama ini telah menjalankan fungsi tersebut melalui pendidikan berbasis pembinaan akhlak, penguatan keimanan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berakar kuat di tengah masyarakat.

Karena itu, lanjutnya, tidak ada alasan konstitusional untuk menempatkan pesantren di luar tanggung jawab pembiayaan negara. Pengakuan negara terhadap pesantren harus diikuti dengan komitmen pendanaan yang memadai demi keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan pesantren.

Majelis Masyayikh juga mengakui bahwa pesantren tumbuh dan berkembang melalui partisipasi masyarakat. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan dasar untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pendidikan warga negara yang menempuh pendidikan di pesantren.

Sidang perkara Nomor 75/PUU-XXIV/2026 tersebut merupakan bagian dari uji materi UU Pesantren yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Putusan perkara ini dinilai akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan pesantren/">pendanaan pesantren di Indonesia pada masa mendatang. []

Mi’raj News Agency (MINA)