Tepi Barat, MINA – Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan, peraturan tanah baru Israel yang mempermudah perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki “tampak seperti pembersihan etnis” terhadap warga Palestina.
“Saya menentang kebijakan… pemerintah dan anggota senior kabinet, khususnya sekutu terpenting perdana menteri Israel, kelompok preman yang fanatik,” katanya kepada Al Jazeera.
“Ini adalah sesuatu yang jelas menunjukkan upaya untuk menciptakan pembersihan etnis di Tepi Barat dengan tujuan membersihkan wilayah tersebut, sehingga aneksasi pada akhirnya akan lebih mudah dan sederhana,” tambahnya.
Quds News melaporkan, Rabu (11/2) Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini juga mengatakan langkah-langkah tersebut “semakin merusak masa depan warga Palestina”.
Baca Juga: Kementerian Gaza Serukan Perlindungan Terhadap Perempuan, Korban Tewas Capai 11.900
“Ini adalah resep untuk peningkatan kontrol, keputusasaan, dan kekerasan. Langkah-langkah ini juga menandai pukulan baru terhadap hukum internasional, menetapkan preseden berbahaya dengan dampak global,” kata Lazzarini.
Kabinet Israel pada Ahad (8/2) lalu mengumumkan serangkaian langkah besar untuk mempercepat perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan memperdalam aneksasi de facto Israel atas tanah Palestina.
Aturan-aturan tersebut akan mempermudah para pemukim Israel membeli tanah di Tepi Barat yang diduduki dan memberi pejabat Israel kekuasaan yang lebih kuat untuk menegakkan hukum terhadap warga Palestina di daerah tersebut, menurut laporan media Israel.
Menurut media berita Israel Ynet dan Haaretz, langkah-langkah baru tersebut termasuk mengakhiri aturan yang mencegah individu Yahudi membeli tanah di Tepi Barat yang diduduki.
Baca Juga: Sekitar 145 Pemukim Ekstremis Israel Serbu Masjid Al-Aqsa
Langkah-langkah tersebut juga mencakup mengizinkan pendudukan Israel mengambil alih pengelolaan beberapa situs keagamaan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum Israel di wilayah yang dikelola oleh Otoritas Palestina, menurut laporan media.
Langkah-langkah baru ini dikecam secara luas sebagai upaya untuk melegalkan perluasan permukiman dan penyitaan tanah.
Di bawah pemerintahan saat ini, yang mulai menjabat pada awal tahun 2023, ekspansi permukiman telah mencapai tingkat tertinggi sejak PBB mulai melacak data tersebut pada tahun 2017.
Pada tahun 2025 saja, hampir 47.390 unit perumahan telah dikembangkan, disetujui, atau dilelang, meningkat dari sekitar 26.170 pada tahun 2024.
Baca Juga: Serangan Terbaru Israel Tewaskan Seorang Warga Gaza, Sejumlah Lainnya Terluka
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Netanyahu Ancam akan Lakukan Lebih Banyak Pembunuhan di Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport