Massa Aksi di Depan Kantor DPRD dan Kantor Gubenur Lampung

Bandar Lampung, MINA – Massa aksi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa Lampung dan beberapa organisasi kemasyarakatan diadakan di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung dan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (13/4).

Massa aksi  berkumpul sejak pukul 10.50 WIB, dikomandoi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNILA yang berdiri di atas mobil pickup lengkap dengan pengeras suara, berlangsung kondusif. Diterima oleh Gubernur  Peovinai Lampung, Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay.

Gumay saat menemui massa aksi di depan gerbang kantor DPRD mengatakan, pihaknya siap menerima aspirasi mahasiswa dan meminta kepada seluruh mahasiswa untuk yakin setiap aspirasi yang mereka keluarkan menjadi tanggung jawab DPRD Provinsi Lampung.

“Kami selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung datang dan hadir di sini siap menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dan kami minta kepada seluruh mahasiswa untuk percaya bahwa aspirasi teman-teman adalah menjadi tanggung jawab kami. Kami berharap  menjadi komitmen kita. Karena itu di bulan suci Ramadhan ini mari kita ciptakan kedamaian, karena kita semua yang hadir di sini memiliki cita-cita yang sama,” ujarnya.

Gubernur juga menyatakan siap untuk menerima aspirasi mahasiswa dan siap untuk berdiskusi.

Sementara, Koordinator aksi, Tommy Pasha menyuarakan berbagai tuntutan, di antaranya supaya pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, menuntaskan permasalahan kelangkaan minyak goreng, menstabilkan harga pangan, hingga menolak wacana 3 priode jabatan presiden.

Sebanyak 3.000 massa aksi terdiri dari 16 BEM, 8 organisasi pemuda, dan 2 serikat buruh. Lantas sebanyak 1.005 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP diterjunkan untuk mengamankan kegiatan aksi hingga selesai dengan kondusif.

“Kita dipaksa untuk membeli BBM dengan harga mahal, kita dipaksa untuk membeli minyak goreng dengan harga mahal, kita dipaksa untuk menerima isu 3 priode,” teriaknya di depan massa aksi.

“Bagaimana bisa kita menyuarakan aspirasi jika kita dihadang, dibatasi, dan diblokade menggunakan kawat berduri, pantang pulang sebelum menang teman-teman,” ujarnya.

Massa menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM, menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, menuntut untuk dicabutnya UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menuntut kemudahan akses kesehatan untuk seluruh rakyat.  Indonesia, mengecam dengan keras tindakan kekerasan aparat keamanan terhadap massa aksi.

Setelah mendengar tuntutan mahasiswa, Gubernur Arinal memberikan beberapa penjelasan terkait dengan apa yang disuarakan mahasiswa tersebut.

“Terkait dengan BBM, ini merupakan tindakan pemerintah pusat dan semua pemerintah provinsi mendapatkan hak atau kuota yang sama termasuk Provinsi Lampung. Lalu terkait dengan kenaikan atau kelangkaan minyak goreng, sebenarnya ini terjadi karena  penumpukan, dan kami mengajak adek-adek mahasiswa bersama pemerintah untuk memberantas penumpukan yang terjadi,” katanya.

“Karena sebenarnya Provinsi Lampung sendiri saya telah menyiapkan 2 juta liter minyak goreng yang seharusnya sudah mencukupi kebutuhan di provinsi ini,” lanjutnya. (L/Iwn/R12/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)