Masyarakat Profesional Gelar Aksi Tolak Kekerasan Rohingya di Jakarta

Jakarta, MINA – Masyarakat profesional dari berbagai bidang mengelar aksi menolak kekerasan diskriminasi yang diberlakukan oleh militer Myanmar terhadap warga Rohingya di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat.

Mereka mengecam keras tindakan kekerasan yang tidak manusiawi tersebut dengan mendesak negara-negara ASEAN untuk mendesak rezim militer Myanmar agar menghentikan praktik negosida terhadap etnis Rohingya.

“Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan. Kami juga mendesak rezim militer dan sipil Myanmar untuk menghentikan kekerasan biadapnya kepada warga Rohingya,” kata M. Ichasan Loulembah, Koordinator Aksi Masyarakat Profesional kepada MINA, Sabtu (2/9).

Menurutnya, sebagai sesama negara ASEAN pemerintah Myanmar seharusnya ikut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kemanusiaan yang sama tanpa membedakan suku, ras atau pun agama.

Aksi yang berlangsung pukul 10.00 WIB yang diikuti ratusan orang dan sekitar 60 personil kepolisian melakukan penjagaan terhadap kantor Kedubes Myanmar.

Lebih lanjut, aksi massa mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) diseluruh dunia untuk memberikan perhatian serius terhadap warga Rohingya sehingga dapat mengakhiri tragedi tersebut.

“Kami juga mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik terhadap etnis rohingya di Myanmar,” ujarnya.

Ia juga berharap Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap sebagai negara terbesar di ASEAN dalam menerima para pengungsi Rohingnya untuk sementara waktu, sambil melakukan langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar, sehingga mereka menerima kembali dengan jaminan keamanan. (L/R10/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)