MBG Dipercepat untuk Pesantren, Kata Zulkifli Hasan pada KUII VIII

Jakarta, MINA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pondok pesantren. Di samping itu juga untuk sekolah berbasis agama, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” ujar Zulhas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII hari kedua yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/7).

Menurut Zulhas, pemerintah tengah menyusun skema khusus agar pesantren tidak perlu membangun dapur baru. Dapur yang sudah tersedia di lingkungan pondok akan dimanfaatkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat.

“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti enggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Enggak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T,” katanya di hdapan peserta kongres.

Selain percepatan di pesantren dan daerah 3T, pemerintah juga menyiapkan penataan sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa.

Proses tersebut, kata Zulhas, membutuhkan waktu sekitar dua bulan karena harus didahului pendataan penerima manfaat secara menyeluruh.

“Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” ujarnya.

Pendataan tersebut juga dilakukan agar distribusi program lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak membutuhkan layanan MBG akan dievaluasi sehingga alokasi dapat dialihkan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan.

Zulhas menegaskan pemerintah juga tidak ingin masyarakat yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pendukung MBG mengalami kerugian akibat penyesuaian kebijakan.

“Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” tegasnya.

Zulhas menargetkan skema percepatan MBG untuk pesantren dan wilayah 3T dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan, sedangkan penyempurnaan penataan titik layanan secara nasional ditargetkan rampung paling lambat dua bulan.

“Yang berbasis agama dan yang 3T saya akan selesaikan satu bulan. Yang detail tadi paling lama dua bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” imbuhnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)