Menlu Islandia Balik Kritik Netanyahu soal ‘Pengecut Moral’ di Sidang PBB

New York, MINA — Menteri Luar Negeri Islandia Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut para diplomat yang meninggalkan ruang sidang saat pidatonya di Majelis Umum PBB sebagai “pengecut moral”.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Gunnarsdóttir mengatakan istilah tersebut justru lebih tepat ditujukan kepada para pemimpin yang menolak berunding untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan, menghalangi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta berulang kali mengabaikan hukum internasional.

“Kita telah mendengar kata-kata ‘pengecut moral’ dari podium ini,” kata Gunnarsdóttir, sebagaimana dilaporkan Middle East Monitor, Senin (28/9).

Pernyataan tersebut merujuk pada pidato Netanyahu di Majelis Umum PBB pada 24 September.

Saat Netanyahu mulai menyampaikan pidatonya, puluhan delegasi meninggalkan ruang sidang. Netanyahu kemudian menyebut mereka sebagai “pengecut moral”.

Gunnarsdóttir juga menyoroti kondisi warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

Ia mengatakan penderitaan mereka tidak boleh berubah menjadi “suara latar” yang diabaikan oleh dunia internasional.

Ia menyinggung tentang anak-anak yang terbunuh, keluarga yang kehilangan rumah, serta orang tua yang berjuang mempertahankan kehidupan anak-anak mereka.

Menurutnya, penghancuran dan pembangunan kembali Gaza yang terus berulang tidak akan menyelesaikan persoalan apabila akar masalahnya tidak ditangani.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika kondisi kemanusiaan Gaza masih menjadi perhatian utama PBB.

Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk pada 24 September mengatakan pasukan Zionis Israel dikerahkan di sekitar 70 persen wilayah Gaza dan menyoroti pembunuhan serta kehancuran yang masih berlangsung setelah gencatan senjata.

PBB sebelumnya juga memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza masih sangat mengkhawatirkan meskipun gencatan senjata telah diberlakukan.

Dalam pidatonya, Gunnarsdóttir turut menyoroti perkembangan di Tepi Barat yang diduduki, termasuk perluasan permukiman ilegal Israel dan kekerasan yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina.

“Warga sipil Palestina juga menghadapi kekerasan pemukim, yang terlalu sering dimungkinkan oleh impunitas, retorika yang menghasut, dan kebijakan yang permisif,” ujarnya.

Laporan PBB pada September juga mencatat adanya serangan pemukim dan pasukan Zionis Israel terhadap komunitas Palestina, penghancuran properti serta perluasan permukiman di Tepi Barat.

Gunnarsdóttir mengatakan Islandia baru-baru ini bergabung dengan 11 negara lainnya dalam langkah yang berkaitan dengan pembatasan perdagangan barang dari permukiman ilegal Israel yang dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.

Ia kembali menegaskan dukungan Islandia terhadap solusi dua negara, dengan tujuan terbentuknya negara Palestina yang layak berdampingan dengan Israel, sehingga kedua bangsa dapat hidup dalam keamanan, martabat dan perdamaian.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga menegaskan dalam pembukaan debat umum Majelis Umum PBB bahwa kekerasan, pemindahan warga dan perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki semakin mengancam solusi dua negara.[]

Mi’raj News Agency (MINA)