Myanmar Tidak Beri Bantuan Cukup Untuk Pengungsi Rakhine

Naypyidaw, Rakhine,  MINA – Pemerintah Myanmar tidak menyediakan bantuan cukup untuk puluhan ribu penduduk desa dari utara Negara Bagian Rakhine yang mengungsi akibat bentrokan sejak Desember lalu.

Anggota Majelis Tinggi Myanmar untuk daerah pemilihan Rakhine 11 Daw Htu Mai mengatakan, ada perbedaan besar antara paparan Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali ke parlemen dengan fakta yang terjadi di lapangan.

“Menteri mengatakan mereka memberikan pelatihan menjahit dan benih setiap tahun berdasarkan anggaran, tapi ini proyek jangka panjang. Sekarang orang melarikan diri dari bentrokan, sehingga mereka tak bisa bertani,” ujar Daw Htu Mai, seperti dikutip Myanmar Times, Selasa (17/9).

Menteri Kesejahteraan Sosial, Pertolongan dan Pemukiman Kembali U Win Myat Aye mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah telah menyediakan beras senilai K1,4 miliar atau USD914.644, minyak nabati, garam, dan kebutuhan lain untuk warga yang mengungsi sejak pertempuran terjadi antara militer dan Tentara Arakan pada Desember lalu.

Pemerintah, lanjut U Win Myat Aye, juga terus mengawasi secara ketat rumah-rumah yang ditinggalkan pengungsi. Begitu pertempuran berakhir,  pemerintah akan membantu mereka kembali ke rumah dan mencari penghidupan.

Catatan Pemerintah Rakhine, 114 posko di negara bagian itu menampung sekitar 30.000 pengungsi.

“Angka ini berbeda dengan catatan Kongres Etnis Rakhine dari organisasi non-pemerintah (LSM),” ujar Daw Htu Mai, yang memperkirakan ada sekitar 70.000 pengungsi sejak pertempuran dimulai.

U Win Myat Aye mendesak agar pemerintah mengizinkan LSM lokal untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi.

Saat ini, kata U Win Myat Aye, tujuh posko pengungsi baru dibangun di enam kota yang terkena dampak, dengan biaya K1,6 miliar.

Kepala posko A Htet Myat Hle di Kota Ponnagyun, U Tun Hlaing, yang menampung lebih dari 700 pengungsi meminta pemerintah mengucurkan bantuan karena mereka membutuhkan sektiar 200 kantong beras setiap bulan.

“Kami hanya memiliki sisa 10 karung beras. Sejak posko ini berdiri, pemerintah baru memberikan bantuan makanan dua kali,” ujar U Tun Hlaing. (T/R03/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)