Negara-Negara MENA Sikapi Kerusuhan Prancis

Paris, MINA – Banyak negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) telah memantau dan menyikapi kerusuhan yang sedang berlangsung di Prancis, setelah polisi membunuh seorang bocah laki-laki keturunan Aljazair awal pekan lalu.

Demonstrasi telah meletus di negara itu sebagai tanggapan atas kematian Nahel M. yang berusia 17 tahun, seorang pengantar barang dan pemain liga rugby, yang ditembak dari jarak dekat oleh seorang petugas polisi di halte lalu lintas di Nanterre, pinggiran Paris pada hari Selasa (27/6).

Protes pecah di kota-kota Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse dan banyak kota lainnya, di mana para demonstran membakar kendaraan, merusak properti dan bentrok dengan polisi dalam luapan kemarahan sebagai reaksi atas pembunuhan remaja tersebut. The New Arab melaporkannya.

Polisi Prancis sejauh ini telah menangkap hampir 2.000 orang sejak protes pecah.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania, semuanya memperingatkan warga negara mereka di Prancis untuk tidak berpartisipasi dalam demonstrasi dan menjauh dari pertemuan sambil mematuhi instruksi yang dikeluarkan oleh otoritas Prancis.

Di tempat lain di Teluk, Bahrain dan UEA mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan “solidaritas” kepada pemerintah Prancis, menyatakan dukungan untuk langkah-langkah “menjaga keamanan, perdamaian sipil, dan ketertiban umum”, sambil menyerukan perlunya “mengurangi eskalasi lebih lanjut, ketenangan dan rasa hormat” terhadap hukum Prancis.

Pemerintahan Bahrain kemudian menegaskan keyakinannya pada “kemampuan Prancis untuk mengatasi peristiwa ini”, dan “keinginan pemerintah Prancis untuk menerapkan keadilan kepada semua orang sesuai dengan undang-undang yang disetujui.”

Negara-negara Teluk sebagian besar memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Prancis.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran memperingatkan warganya agar tidak melakukan “perjalanan yang tidak perlu” ke Prancis, dan menyarankan mereka yang sudah berada di negara itu untuk menghindari “daerah konflik”, memperingatkan “situasi yang tidak aman dan tidak dapat diprediksi”.

Juru Bicara Kementerian, Nasser Kanaani lebih lanjut mengatakan: “Pemerintah Prancis diharapkan mengakhiri perlakuan kekerasan terhadap rakyatnya dengan menghormati prinsip-prinsip berdasarkan martabat manusia, kebebasan berbicara dan hak warga negara untuk melakukan protes damai”.

Awal pekan ini, Aljazair yang dijajah secara brutal oleh Prancis selama lebih dari 100 tahun hingga kemerdekaan pada tahun 1962, menyatakan “terkejut dan ngeri” atas kematian remaja Prancis-Aljazair.

Kementerian luar negerinya juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Nahel, meyakinkan mereka bahwa “kesedihan mereka dirasakan secara luas di Aljazair”. (T/RI-1/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)