Edinburgh, MINA – Partai Scottish Greens mendesak Pemerintah Skotlandia menerapkan secara penuh kebijakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel, menyusul dinilai belum maksimalnya implementasi keputusan Parlemen Skotlandia terkait Palestina.
Desakan itu disampaikan menjelang pengumuman Programme for Government pemerintahan Menteri Pertama Skotlandia John Swinney. MEMO melaporkan, Senin (31/8).
Anggota Parlemen Skotlandia dari Scottish Greens, Patrick Harvie mengatakan program pemerintahan mendatang harus menjadi momentum untuk menerjemahkan sikap politik menjadi kebijakan konkret.
Ia meminta adanya komitmen dan rencana yang jelas untuk mengakhiri keterlibatan Skotlandia dengan perusahaan yang dinilai terlibat dalam pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Baca Juga: Hakim Prancis Selidiki Aduan Kejahatan Perang Tentara Israel di Lebanon
Salah satu tuntutan utama Scottish Greens adalah penghentian kontrak pemerintah dengan perusahaan yang tercantum dalam daftar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang terlibat dalam aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat.
Partai tersebut juga mendorong pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah agar dapat mendukung gerakan BDS yang dipimpin Palestina.
Desakan itu berkaitan dengan mosi Parlemen Skotlandia yang disahkan pada 3 September 2025.
Mosi tersebut menyerukan kepada Pemerintah Skotlandia dan Pemerintah Inggris untuk segera menerapkan paket boikot, divestasi dan sanksi yang ditujukan kepada Israel serta perusahaan yang terlibat dalam operasi militernya dan pendudukan Palestina.
Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal
Namun, Pemerintah Skotlandia membantah tudingan bahwa pihaknya tidak mengambil tindakan. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Skotlandia termasuk pemerintahan yang sejak awal menyerukan gencatan senjata dan terus mendorong perdamaian, keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di Gaza. P
emerintah juga menyebut telah mengambil langkah yang dinilai paling langsung dan efektif dalam kewenangan yang dimilikinya.
Sementara itu, perdebatan mengenai implementasi BDS terus berlangsung. Pemerintah Skotlandia pada Februari 2026 menerbitkan kebijakan pengadaan yang memungkinkan badan publik mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia serius dalam menilai kelayakan penyedia barang dan jasa.
Scottish Greens menilai langkah tersebut belum cukup untuk mewujudkan keseluruhan komitmen boikot terhadap Israel, sehingga Programme for Government mendatang akan menjadi ujian terhadap keseriusan Edinburgh dalam menerapkan kebijakan tersebut. []
Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport