Pemerintah Resmikan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Ambon

Ambon, MINA – Pemerintah pusat melalui empat Kementerian/Lembaga di antaranya BNPB, BMKG, BPPT, Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku meresmikan sistem peringatan dini tsunami, Stasiun Pasang Surut Pelabuhan Perikanan Eri, Teluk Ambon, Ambon, Rabu (11/12).

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan pemotongan pita oleh Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno yang disaksikan oleh sejumlah pejabat dan tamu undangan yang hadir.

Hadir sebagai perwakilan tuan rumah, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang sekaligus mewakili Gubernur Maluku mengucapkan terima kasih atas kolaborasi pemerintah pusat melalui empat lembaga tersebut sebagaimana hal itu merupakan tanda bahwa negara hadir dan peduli untuk seluruh warga di Bumi Raja-Raja.

Dalam sambutannya, Barnabas berkomitmen menjaga sistem peringatan dini yang ditanam di salah satu wilayahnya. Baginya sistem tersebut sangat penting karena dapat memberikan informasi dini tentang fenomena tsunami, dan diharapkan mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi bencana gempabumi yang disusul tsunami.

“Saya atas nama warga Ambon mengucapkan terima kasih atas kolaborasi Kementerian dan Lembaga untuk Ambon. Semoga alat ini tidak hanya menjadi assesoris dan kami dapat bertanggung jawab untuk ke depannya dalam merawat dan menjaganya,” katanya.

Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan, sistem peringatan dini tersebut sangat penting mengingat wilayah Indonesia memiliki potensi bencana alam yang sangat besar terlebih negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa itu dilalui tiga lempeng aktif di dunia yakni eurasia, indo-australia, indo-pasifik.

Selain itu sebagai putera Bumi Rencong Aceh, Hasanuddin mengatakan, musuh terbesar Indonesia adalah bencana alam. Sebagaimana hal yang masih diingat dan dipahami ialah peristiwa tsunami 2004 lalu di tanah kelahirannya, yang mana dalam mengatasi hal tersebut diperlukan sistem peringatan dini dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat.

“Saya orang Aceh, maka dari itu saya memahami betul bagaimana bahaya dari fenomena tersebut seperti yang terjadi 2004 silam. Bencana alam adalah musuh laten Indonesia yang sebenarnya, oleh karena itu penanggulangan bencana harus lebih baik,” katanya.

“Oleh karena itu, sistem ini harus dijaga dengan baik. Saya harap agar warga Ambon juga dapat bersama-sama merawat alat ini dengan baik sebagai peringatan dini,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan peran BMKG sebagai lembaga yang mendukung BNPB dari ujung terdepan yang dibuktikan dengan diresmikannya sistem peringatan dini tersebut dan beberapa sistem yang dimiliki BMKG di beberapa lokasi di Indonesia.

Oleh sebab itu, melalui alat dan sistem tersebut, maka informasi dini dapat ditangkap dan diproses BMKG untuk selanjutnya dapat dirilis ke BNPB dan sejumlah unsur tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengabarkan dan menanggulangi bencana.

Di samping itu, Dwikorita juga mengharap adanya kolaborasi masyarakat sebagai komponen yang rentan terhadap bencana agar dapat beradaptasi sehingga dapat terhindar dari potensi bahaya bencana alam.

“BMKG mendukung BNPB di bagian hulu atau ujung terdepan untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan cara adaptasi masyarakatnya agar terhindar dari bencana alam,” ujar Dwikorita.

Menutup rentetan sambutan peresmian, Kepala BNPB Doni Monardo kembali mengingatkan bahwa bentuk kolaborasi tersebut merupakan Perintah Presiden RI Joko Widodo yang ke-empat tentang sistem peringatan dini yang terintegrasi.

Sejalan dengan sambutan sebelumnya bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat karena Indonesia masuk dalam kawasan rawan bencana. Oleh karena itu upaya peningkatan kapasitas masyarakat adalah hal yang sangat penting.

Lebih dari itu menurut Mantan Pangdam Pattimura itu bagaimanapun keselamatan masyarakat tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerahnya. “Keselamatan masyarakat tidak lepas dari peran pemerintahan daerah sebagai pemangku kebijakan,” katanya. (T/R06/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)