Pemuda Jama’ah Muslimin: Pemerintah India Dapat Mencontoh Indonesia

Jakarta, MINA – Amir Syubban Pusat Jama’ah Muslimin M. Ridwan Thalib mengatakan, pemerintah India dapat mencontoh  Indonesia di mana masyarakatnya dengan berbagai agama. dapat hidup berdampingan

“Hendaknya Pemerintah India mencontoh negeri Indonesia ini, di mana toleransi dan juga persahabatan antar berbagai agama bisa harmonis di negeri ini,” kata Ridwan dalam orasi ‘Aksi Damai Solidaritas Bela Muslimah India’, di depan Kedubes India, Jakarta, pada Selasa (22/2).

Ia juga menegaskan bahwa larangan jilbab bertentangan dengan norma kemanusiaan, bertentangan dengan hak asasi manusia.

“Oleh karena itu berkumpulnya kita di sini, sebagai pembelaan dan dukungan kita kepada saudari-saudari kita muslimah di India dalam rangka memperjuangkan hak sebagai seorang muslim,” ujar Ridwan.

Orator lainnya, Akhirul Soleh, tokoh pemuda Bekasi yang juga aktivis kemanusiaan Forum Gerebek Indonesia menyampaikan, hati ini tercabik-cabik melihat muslimah di India dilarang menggunakan kerudung atau hijabnya.

Soleh menyatakan, dirinya bersama Pemuda Jama’ah Muslimin yang turun ke jalan di depan Kedutaan Besar India di Jakarta, untuk menyampaikan aksi solidaritas sebagai bukti nyata dukungan terhadap muslimah India.

Larangan jilbab di perguruan tinggi di Negara Bagian Karnataka, India selatan, telah memicu pertikaian besar di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa serangan terhadap simbol dan praktik Muslim adalah bagian dari agenda partai sayap kanan Hindu yang berkuasa untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas pada minoritas.

Sekitar 200 juta komunitas Muslim di negara itu khawatir larangan hijab melanggar kebebasan beragama mereka yang dijamin di bawah konstitusi India.

Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional mengatakan, larangan penggunaan hijab ini akan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan.

Partai Bharatiya Janata (BJP) yang memerintah di Karnataka dan juga di pusat, telah mendukung larangan diskriminatif tersebut. BJP telah berkampanye selama beberapa dekade untuk penerapan Uniform Civil Code (UCC), yang diyakini oleh minoritas akan sama dengan penerapan hukum Hindu. (L/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)