Perkuat Peta Jalan Damai Aceh, BRA dan USK Tandatangani Kerja Sama Strategis

Banda Aceh, MINA — Universitas Syiah Kuala (USK) dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) resmi menandatangani kerja sama strategis guna memperkuat keberlanjutan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh pascakonflik.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut berlangsung di Balai Senat USK, Banda Aceh, Rabu (21/1), dan dilakukan langsung oleh Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan dan Kepala BRA Jamaluddin, S.H., M.Kn.

Kerja sama ini dinilai sebagai langkah penting dalam memantapkan transisi perdamaian Aceh yang lebih terencana, ilmiah, dan berorientasi jangka panjang.

Momentum tersebut juga menjadi istimewa karena dihadiri oleh perwakilan Program Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, serta akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dan Universitas Teuku Umar (UTU). Kehadiran lintas perguruan tinggi ini menandai penguatan peran akademisi dalam mengawal agenda perdamaian Aceh secara kolaboratif.

Dalam kesempatan itu, Kepala BRA Jamaluddin menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari penyusunan Roadmap atau Peta Jalan penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat untuk periode sepuluh tahun ke depan, yakni 2025–2035.

Peta jalan tersebut disusun untuk memastikan bahwa proses reintegrasi dan pemulihan pascakonflik tidak berjalan sporadis, tetapi memiliki arah yang jelas dan terukur.

“Kami membawa peta jalan yang bertumpu pada empat pilar strategis, yaitu reintegrasi ekonomi inklusif berbasis pasar, akselerasi reforma agraria dan keadilan retroaktif atas persoalan lahan, revitalisasi keadilan transisional dan pemulihan korban, serta penguatan arsitektur kelembagaan dan kohesi sosial,” ujar Jamaluddin dalam paparannya.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan kalangan akademisi menjadi kunci utama dalam memvalidasi dan memperkuat program-program BRA. Menurutnya, naskah akademik yang disusun bersama perguruan tinggi akan menjadi landasan ilmiah yang kokoh, tidak hanya bagi BRA, tetapi juga bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melihat dan menilai keberlanjutan damai Aceh ke depan.

“Cara paling efektif menguatkan peran BRA adalah melalui jalur akademik. Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi pedoman resmi dalam kebijakan nasional terkait Aceh,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan menyambut baik kepercayaan yang diberikan BRA kepada USK dan mitra kampus lainnya. Ia menilai bahwa sinergi antara lembaga pemerintah dan akademisi merupakan jaminan agar program reintegrasi dan pemulihan sosial ekonomi dapat berjalan lebih tepat sasaran.

“Proses damai yang panjang telah melahirkan BRA sebagai jembatan kepedulian terhadap kesejahteraan mantan kombatan dan masyarakat terdampak konflik. Namun, setelah hampir dua dekade perdamaian, kita harus jujur bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Kerja sama ini adalah komitmen USK untuk membantu mengefektifkan peran BRA agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Prof. Marwan.

Lebih lanjut, Rektor USK juga mengusulkan agar program-program BRA disinergikan dengan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di wilayah Aceh yang terdampak bencana alam.

Menurutnya, di banyak kawasan bencana terdapat irisan persoalan antara korban konflik dan korban bencana yang memerlukan penanganan sosial-ekonomi secara terpadu. “Pendekatan terintegrasi akan membuat intervensi negara lebih efektif dan berkeadilan,” katanya.

Kerja sama BRA dan USK ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh isu keadilan transisional yang selama ini menjadi persoalan sensitif di Aceh.

Dengan dukungan keilmuan dari Program Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, serta keterlibatan UIN Ar-Raniry dan UTU, kajian perdamaian Aceh diharapkan dapat menjadi rujukan dan model resolusi konflik bagi daerah lain, bahkan di tingkat global.

Penandatanganan MoU tersebut diakhiri dengan diskusi teknis terkait penyusunan naskah akademik yang akan segera digarap secara bersama oleh tim ahli dari ketiga universitas, bersinergi dengan tim perumus dari Badan Reintegrasi Aceh, sebagai langkah awal implementasi peta jalan damai Aceh 2025–2035. []

Mi’raj News Agency (MINA)