PM Bangladesh Minta Pempimpin Dunia Bantu Atasi Krisis Rohingya

New York, MINA – Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mendesak para pemimpin dunia untuk memainkan peran dalam mengatasi krisis Rohingya.

“Masyarakat internasional harus bekerja secara konstruktif untuk solusi permanen bagi krisis Rohingya melalui pemulangan yang aman, berkelanjutan, dan bermartabat ke rumah mereka di Negara Bagian Rakhine, Myanmar,” kata Hasina saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York, Amerika Serikat, Jumat (24/9).

“Meskipun kami mengharapkan para pemimpin ASEAN untuk meningkatkan upaya berkelanjutan mereka, masyarakat internasional perlu mendukung semua proses akuntabilitas,” tambah Hasina seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Ia juga menyatakan frustrasi atas penundaan repatriasi damai Rohingya.

“Krisis Rohingya sudah memasuki tahun kelima sekarang. Namun tidak satu pun warga negara Myanmar dapat dipulangkan ke Myanmar, ”katanya.

Ia mendesak masyarakat dunia untuk menekan Myanmar untuk mengambil kembali warga negaranya.

“Krisis berasal dari Myanmar dan solusinya juga terletak di Myanmar,” ujarnya.

Hasina juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menyelesaikan krisis Rohingya.

Ia mengklaim, Bangladesh telah melakukan bagiannya dengan benar dalam menangani Rohingya.

“Bahkan kami telah merelokasi beberapa warga negara Myanmar yang terlantar secara paksa, Rohingya ke Bhasan Char untuk kondisi kehidupan mereka yang lebih baik,” katanya.

“Untuk membendung penyebaran pandemi global di kamp-kamp pengungsi yang padat di distrik selatan Cox’s Bazar, semua Rohingya yang memenuhi syarat telah dimasukkan dalam upaya vaksinasi negara itu,” kata Hasina.

Bangladesh adalah rumah bagi lebih dari 1,1 juta Muslim Rohingya yang teraniaya. Mereka melarikan diri dari serangan brutal militer Myanmar pada Agustus 2017.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat akan serangan sejak puluhan orang tewas dalam kekerasan komunal pada tahun 2012. (T/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)