Sekjen PBB Minta Cina Junjung Tinggi HAM di Xinjiang

Beijing, MINA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengangkat masalah etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang selama pembicaraan dengan para pemimpin Tiongkok. Ia menekankan Cina harus sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kata juru bicaranya, Senin (29/4).

Guterres menghadapi seruan untuk berbicara tentang hak asasi manusia selama kunjungannya ke Beijing, tempat ia menghadiri pertemuan puncak pada hari Sabtu tentang Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping.

Menurut CNA, Sekjen PBB menyampaikan pesan tiga poin yang menekankan hak asasi manusia harus ditegakkan dalam perang melawan ekstremisme, sementara mengakui kedaulatan Cina dan mengutuk terorisme.

“Hak asasi manusia harus dihormati sepenuhnya dalam perang melawan terorisme dan dalam pencegahan kekerasan ekstremisme,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.

“Setiap komunitas harus merasa bahwa identitasnya dihormati dan sepenuhnya milik bangsa secara keseluruhan.”

Sebanyak satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya kebanyakan ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang, menurut sekelompok ahli yang dikutip tahun lalu oleh PBB.

Dalam perjalanan menuju ke pertemuan itu, Guterres telah bertemu dengan duta besar PBB dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Australia, Kanada dan Turki yang mendesaknya untuk mengangkat situasi di Xinjiang selama pertemuannya dengan pemimpin Cina, kata sumber-sumber PBB.

Itu memberi Guterres tantangan diplomatik untuk membahas masalah ultrasensitif dengan Cina, kontributor keuangan terbesar kedua PBB dan anggota Dewan Keamanan yang memiliki hak veto.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet bulan lalu mengeluh bahwa dia belum diberi lampu hijau oleh Cina untuk misi pencarian fakta ke wilayah Xinjiang menyusul permintaan yang dilayangkan pada Desember lalu.

Guterres mengatakan kepada para pemimpin Tiongkok dia “sepenuhnya mendukung inisiatif” pemimpin HAM, Dujarric mengatakan, tetapi tidak ada pengumuman tentang pengiriman tim penilai independen ke Xinjiang.

Direktur eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth minggu lalu menulis op-ed pedas tentang Guterres, menuduhnya bersikap diam pada hak asasi manusia dan lebih mengedepankan diplomasi diam-diam sejak ia menjabat kepala PBB pada Januari 2017.

Roth mengatakan, Guterres belum berbicara sedikitpun di depan umum tentang nasib orang-orang Uighur. “Dia malah memuji kecakapan pembangunan Cina dan menggelar karpet merah untuk Presiden Xi Jinping.”

Guterres telah mengunjungi Cina empat kali sebagai kepala PBB. (T/R11/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)