Senator AS: UU Anti Boikot Israel Tidak Konstitusional

Washington, MINA – Senator terkemuka Amerika Serikat Diane Feinstein menyuarakan keprihatinan pada Selasa (8/1) tentang rencana undang-undang yang menyerang gerakan global Boikot, Divest, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel.

Combating BDS Act atau UU Melawan BDS, yang diperkenalkan oleh Senator Marco Rubio, mendesak pemerintah negara bagian dan lokal, untuk tidak melakukan kontrak dan kerja sama dengan individu dan perusahaan yang memboikot Israel.

Seperti dilansir Daily Sabah yang dikutip MINA, Rabu (9/1), tindakan ini merupakan bagian dari RUU kebijakan Timur Tengah yang lebih luas, yang pertama kali diperkenalkan oleh Senat dari Partai Republik di Kongres baru yang dimulai pada 3 Januari.

RUU itu dijadwalkan akan diajukan ke Senat pada Selasa dan akan dilanjutkan ke DPR jika disetujui.

”Saya gagal melihat mengapa undang-undang ini menjadi prioritas selama penutupan pemerintah. Senat memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan Konstitusi dan membuat pemerintah tetap berjalan – undang-undang ini tidak berlaku,” kata Feinstein di akun Twitter-nya.

”Undang-undang anti-boikot Israel akan memberikan keleluasaan negara bagian membatasi perlindungan Amandemen Pertama bagi jutaan orang Amerika. Meskipun saya mendukung kuat Israel, RUU itu jelas-jelas melanggar Konstitusi.

”Daripada membuang-buang waktu untuk RUU inkonstitusional ini, Senat seharusnya fokus pada pembukaan kembali pemerintah dengan memberikan suara pada paket pendanaan federal yang disahkan DPR pekan lalu,” tambahnya.

Undang-undang anti-BDS telah dikritik secara kritis oleh organisasi-organisasi hak-hak sipil seperti American Civil Liberties Union serta oleh kaum progresif dan liberal di seluruh negeri.

Senator Bernie Sanders juga melontarkan kritik, dengan mengatakan sangat janggal kalau produk RUU pertama yang dihasilkan selama penutupan pemerintah adalah undang-undang yang justru menghukum orang AS yang menggunakan hak konstitusional mereka untuk terlibat dalam kegiatan politik.

“Mereka lupa negara mana yang mereka wakili. Ini adalah AS tempat aksi boikot adalah hak dan bagian dari sejarah kita untuk kebebasan dan kesetaraan. Mari kita buka kembali pemerintahan kita ketimbang merenggut hak orang lain,” kata Rashida Tlaib, salah satu wanita Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres, mengatakan dalam sebuah tweet.

Lebih dari 25 negara telah mengambil langkah-langkah keras terhadap loyalis BDS atau kelompok anti-Israel. Namun, undang-undang itu telah ditentang di pengadilan, bahkan di negara-negara bagian yang paling bersahabat dengan Partai Republik seperti Kansas dan Arizona. (T/R11/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)