Srilanka Berlakukan Jam Malam dan Blokir Medsos

Kolombo, MINA – Pemerintah Srilanka memberlakukan jam malam untuk menahan kerusuhan publik yang dipicu oleh krisis ekonomi negara itu dan memblokir platform media sosial.

Pembatasan terbaru datang setelah pemerintah pada Sabtu (2/4) menerapkan jam malam di seluruh negeri ketika protes terhadap penanganan pemerintah atas krisis ekonomi berubah menjadi kekerasan. Al-Arabiya melaporkan.

Jam malam akan berlangsung hingga pukul 6 pagi, Senin (4/4).

“Pemblokiran media sosial bersifat sementara dan diberlakukan karena instruksi khusus yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan. Itu diberlakukan demi kepentingan negara dan rakyat untuk menjaga ketenangan,” kata Ketua Komisi Regulasi Telekomunikasi Jayantha de Silva.

Organisasi pemantau internet NetBlocks mengatakan data jaringan waktu nyata menunjukkan bahwa Sri Lanka telah memberlakukan pemblokiran media sosial nasional, membatasi akses ke platform Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube dan Instagram.

Presiden Srilanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat, Jumat (1/4), mengantisipasi lebih jauh tindakan keras terhadap protes ketika negara itu bergulat dengan kenaikan harga, kekurangan kebutuhan pokok dan pemadaman listrik bergilir.

Kekuasaan darurat masa lalu memungkinkan militer untuk menangkap dan menahan tersangka tanpa surat perintah. Sedangkan ketentuan kekuasaan saat ini belum jelas.

Ini juga menandai perubahan tajam dalam dukungan politik untuk Presiden Rajapaksa, yang berkuasa mulai 2019 ketika menjanjikan stabilitas.

Sekitar dua puluh pemimpin oposisi berhenti di barikade polisi dalam perjalanan ke Lapangan Kemerdekaan, beberapa berteriak “Gota (Gotabaya) Pulang”.

“Ini tidak dapat diterima,” kata pemimpin oposisi Eran Wickramaratne, sambil bersandar di barikade. “Ini adalah demokrasi.”

Nihal Thalduwa, seorang inspektur senior polisi, mengatakan 664 orang yang melanggar aturan jam malam ditangkap oleh polisi di Provinsi Barat, wilayah administratif terpadat di negara pulau itu yang mencakup Kolombo.

Para kritikus mengatakan akar dari krisis, yang terburuk dalam beberapa dekade, terletak pada salah urus ekonomi oleh pemerintah berturut-turut yang menciptakan dan mempertahankan defisit kembar, yaitu kekurangan anggaran di samping defisit transaksi berjalan.

Krisis dipercepat oleh pemotongan pajak yang dijanjikan oleh Rajapaksa dalam kampanye pemilihan 2019, beberapa bulan sebelum pandemi COVID-19. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)