UNRWA Krisis Dana, Gugus Tanggap Covid-19 Palestina Terancam Ambruk

Kepala UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melayani sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina, telah mengeluarkan peringatan yang mengerikan dari biasanya ketika kasus COVID-19 meningkat di Mediterania Timur.

“Kami berada di luar kapasitas dan akan jatuh,” kata Sekretaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini pada Senin, 23 November 2020.

Dia menyatakan bahwa UNRWA “belum memiliki cukup dana untuk membayar gaji bulan November” kepada 28.000 staf UNRWA, yang sebagian besar adalah pengungsi Palestina.

Lazzarini menambahkan, UNRWA membutuhkan $ 70 juta untuk menghindari “kondisi yang semakin menyakitkan” dalam beberapa pekan mendatang.”

Dia mengaitkan situasi keuangan yang genting dengan penurunan kontribusi inti kepada badan tersebut setelah AS menarik dana bantuannya pada 2018. AS sebelumnya merupakan donor terbesar UNRWA.

Arab Saudi yang memberikan $ 50 juta untuk program inti UNRWA pada 2018, untuk membantu mengisi kesenjangan pendanaan yang diciptakan oleh AS, hanya menyumbang $ 2 juta untuk anggaran tersebut tahun lalu.

Pendanaan AS untuk UNRWA diperkirakan akan dilanjutkan setelah Presiden terpilih Joe Biden mengambil keputusan dari Donald Trump yang pemerintahannya dipenuhi oleh ekstremis pro-permukiman yang telah berusaha membuat pengungsi Palestina menghilang sambil mencela dugaan bias anti-Israel di PBB.

Meskipun pemerintahan Biden tidak akan semenyenangkan pendahulunya dalam hal mendukung pelanggaran hukum internasional, Israel tidak perlu terlalu khawatir. Israel tetap dapat mengandalkan AS untuk mensubsidi pendudukan dan melindunginya dari akuntabilitas.

Garis depan tanggap COVID-19

Sementara itu, staf UNRWA adalah “garis depan tanggap” terhadap COVID-19 di wilayah Mediterania Timur tempat UNRWA beroperasi. “Di antara badan-badan PBB, staf UNRWA melaporkan kasus COVID-19 tertinggi,” kata Lazzarini.

Otoritas kesehatan memperingatkan bahwa sistem medis di Gaza – tempat hampir 75 persen dari populasi dua juta adalah pengungsi – berada di ambang kehancuran karena kasus COVID-19 meningkat tiga kali lipat di wilayah yang terkepung selama sebulan terakhir.

“Dalam sepekan, kami tidak akan mampu menangani kasus kritis,” kata Abdelnaser Soboh, Koordinator Kesehatan Darurat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Gaza, kepada media.

Kapasitas sistem kesehatan Gaza telah memburuk setelah lebih dari satu dekade blokade Israel dan serangan militer berturut-turut. Itu sudah diliputi oleh banjir luka parah yang membutuhkan perawatan berkelanjutan karena penggunaan tembakan langsung Israel untuk melukai dan membunuh pengunjuk rasa dalam dua tahun menjelang pandemi.

Saat ini ada sekitar 7.000 kasus aktif COVID-19 di Gaza dan lebih dari 9.000 di Tepi Barat, meskipun angka resmi diyakini jauh lebih rendah daripada angka sebenarnya karena tes terbatas.

Menteri Kesehatan Palestina di Tepi Barat mengatakan, jumlah sebenarnya kasus mungkin tiga kali lebih tinggi dari angka resmi yang diindikasikan.

Krisis sosial ekonomi

Ekonomi di Tepi Barat dan Gaza akan menyusut 8 persen pada tahun 2020 yang sebagian besar karena pembatasan COVID-19, menurut proyeksi Bank Dunia. Sementara itu, sekitar 121.000 warga Palestina kehilangan pekerjaan hanya pada kuartal kedua tahun ini.

Kekurangan dana UNRWA hanya akan memperburuk situasi yang sudah buruk.

Sebanyak13.000 karyawan badan tersebut yang ada di Gaza “akan menjadi yang paling terpengaruh,” menurut kelompok pemantau PBB, OCHA.

Kepala UNRWA mencatat bahwa menurunnya pendanaan untuk UNRWA diiringi “kebutuhan pengungsi Palestina meningkat secara signifikan sebagai akibat dari konflik dan berbagai krisis sosial ekonomi.”

Lazzarini menambahkan bahwa “kebutuhan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2012. Namun sayangnya, sumber daya yang tersedia berada pada level yang sama.” (AT/RI-1/P2)

Sumber: The Electronic Intifadah

Mi’raj News Agency (MINA)