Wakil Ketua DPR Minta Tiongkok Terbuka Terkait Muslim Uighur

Jakarta, MINA – Wakil Ketua Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka terkait isu yang terjadi terhadap komunitas Muslim Uighur.

Hal itu disampaikan Fahri saat menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Dalam pertemuan itu, Fahri menyampaikan beberapa argumen guna menyegarkan kembali hubungan baik antara Indonesia dengan Tiongkok, ataupun secara lebih spesifik hubungan antara Islam dengan China.

Menurutnya, penjelasan ini penting untuk mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat, respon masyarakat Indonesia cukup ramai terkait penindasan dan kekerasan yang diduga dialami komunitas muslim yang ada di Tiongkok tersebut.

Sehingga ketika ramai terkait isu tentang Muslim Uighur, Indonesia menjadi negara yang paling terdepan dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Saya ingatkan tentang hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok atau Islam dan China juga. Itu hubungan yang sudah berpuluh-puluh abad. Bahkan ada hadits yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Karena itu, kita tak mau ada masalah, kita harus saling mengerti di antara mereka. Saya pun juga dengar apa pendapat mereka soal Muslim Uighur,” katanya usai pertemuan.

Ia menjelaskan alasan meminta Tiongkok untuk lebih terbuka terkait Muslim Uighur, karena penjelasan ini akan menjawab semua tudingan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Tiongkok. Ia menyebut jika itu diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM, maka itu sebagai pelanggaran HAM.

“Di  manapun ada persoalan HAM, Indonesia tak bisa diam. Indonesia harus mengajak dan memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat  muslim Uighur. Saya sarankan agar Tiongkok lebih terbuka jelaskan ini,” tegas Fahri yang juga Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).

Fahri berjanji ke depan akan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Persoalan apapun yang terjadi harus dituntaskan secara manusiawi, jangan sampai negara menghukum tanpa ada penjelasan yang benar.

“Saya juga akan dengar dari masyarakat Muslim Uighur sendiri. Apapun yang terjadi, harus kita buka. Advokasi HAM juga kita akan buka, kalau ada pelanggaran, akui itu sebagai pelanggaran. Negara tak boleh menhukum tanpa penjelasan yang benar,” ujarnya.

Suku Uighur merupakan etnis minoritas di Tiongkok yang keberadaannya di Xinjiang sudah dicatat sejarah sejak berabad-abad silam. Mereka merupakan penduduk Muslim yang secara budaya merasa lebih dekat ke Asia Tengah, dibandingkan dengan suku Han China yang merupakan mayoritas. (R/R10/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)