Washington, MINA – Pemerintahan Trump sedang berupaya menolak pemberian visa bagi Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan pejabat Palestina lainnya untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB pada bulan September, demikian disampaikan sumber-sumber AS kepada surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth.
Jika dilaksanakan, langkah ini akan menjadi tahun kedua berturut-turut Washington menutup akses bagi pejabat Palestina, setelah menerapkan pembatasan serupa pada tahun 2025, demikian dikutip dari Al Mayadeen, Jumat (21/8).
Larangan tersebut dilaporkan tidak hanya terhadap Abbas, tetapi juga tokoh-tokoh senior di Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Washington membenarkan pembatasan tersebut dengan alasan bahwa upaya Otoritas Palestina di forum internasional untuk mendapatkan pengakuan sepihak atas negara Palestina, serta posisi politiknya terkait perang di Gaza dan negosiasi gencatan senjata, dianggap merusak prospek perdamaian dan kebijakan luar negeri AS.
Baca Juga: Jumlah Perempuan Palestina di Penjara Israel Capai 88 Orang
Kepresidenan Palestina mengecam langkah Washington tersebut, menegaskan bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947, yang secara hukum mewajibkan Amerika Serikat untuk memfasilitasi akses ke markas besar PBB di New York bagi semua delegasi dan pejabat asing.
Media Israel, termasuk Ynet, melaporkan bahwa Abbas telah meminta Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan untuk melobi Trump agar membatalkan keputusan tersebut.
Percakapan telepon antara kedua pemimpin mengenai masalah ini dilaporkan tidak membuahkan hasil, karena Washington tetap pada pendiriannya. The Times of Israel melaporkan bahwa Abbas menyampaikan permintaan tersebut saat berkunjung ke Ankara pekan lalu, dan Erdogan setuju untuk membantu.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Abbas diperkirakan akan menyiasati pembatasan masuk tersebut dengan menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum pada tanggal 24 September melalui sambungan video.
Baca Juga: Pasukan Israel Mundur dari Hebron Setelah 10 Hari Serangan Militer
Ini bukan kali pertama Washington menggunakan wewenang pemberian visa untuk menghalangi kehadiran pemimpin Palestina. Pada tahun 1988, AS menolak menerbitkan visa bagi pemimpin PLO Yasser Arafat, yang mendorong Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang tahun itu di Jenewa, bukan di New York, agar ia dapat menyampaikan pidatonya.
Namun, larangan tahun lalu merupakan kali pertama Departemen Luar Negeri AS memblokir seluruh delegasi dari sidang Majelis Umum PBB, yang berdampak pada Abbas serta sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina lainnya. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Israel Lanjutkan Serangan di Gaza, Lima Warga Palestina Syahid
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport