London, MINA – Sekitar 140 anggota parlemen Partai Buruh menulis surat kepada Menteri Luar Negeri, Yvette Cooper, menyerukan pemerintah Inggris untuk melarang perdagangan dengan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Mereka memperingatkan bahwa sanksi terhadap pemukim dan menteri secara individu tidak cukup untuk menghentikan percepatan upaya aneksasi Israel. Middle East Monitor melaporkan.
Dalam surat tertanggal 7 Juni, anggota parlemen mendesak Cooper mengambil tindakan konkret untuk melawan peningkatan pelanggaran terhadap Palestina dengan mengakhiri perdagangan dengan pemukiman ilegal Israel.
Para anggota parlemen mengatakan perluasan pemukiman dan aneksasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki telah “meningkat secara eksponensial,” dengan Israel dilaporkan telah menyetujui 34 pemukiman baru hanya pada bulan April 2026.
Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global
Surat tersebut berpendapat bahwa dasar hukum untuk mengakhiri perdagangan dengan permukiman sudah jelas.
Mereka mengutip Mahkamah Internasional, yang telah mengarahkan negara-negara ketiga untuk tidak melakukan “transaksi perdagangan dengan Israel terkait Wilayah Palestina yang Diduduki”, sebuah posisi yang menurut para anggota parlemen secara luas ditafsirkan bahwa tidak boleh berdagang dengan pemukiman.
Para anggota parlemen mengatakan beberapa negara Eropa sudah bergerak maju memboikot perdagangan dengan pemukiman, sementara setidaknya 11 negara Uni Eropa, termasuk Prancis dan Swedia, telah meminta Komisi Eropa untuk mengakhiri perdagangan tersebut.
Spanyol sudah menerapkan larangan, sementara Irlandia, Belanda, dan Belgia sedang membuat undang-undang untuk tindakan serupa.
Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun
“Inggris tidak perlu menunggu posisi bersama Uni Eropa,” demikian bunyi surat tersebut, menambahkan bahwa Inggris dapat bertindak secara sepihak seperti yang telah dilakukannya dengan wilayah-wilayah yang diduduki secara ilegal lainnya.
Para anggota parlemen menyimpulkan dengan memperingatkan bahwa ada kebutuhan mendesak akan akuntabilitas dan konsekuensi konkret sebagai tanggapan terhadap pelanggaran Israel, yang menurut mereka semakin meningkat dari hari ke hari. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Inggris Ancam Usir 27 Diplomat Israel Usai Penutupan Konsulat di Yerusalem Timur
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport