39 Negara Desak Cina Hormati Hak Sipil Minoritas Muslim Uighur

Jenewa, MINA – Sejumlah 39 negara dipimpin Jerman mendesak Cina untuk menghormati hak-hak minoritas Muslim Uighur, dan mengungkapkan keprihatinan mereka tentang situasi politik di Hong Kong.

“Kami sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan perkembangan terkini di Hong Kong,” kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen, yang memimpin inisiatif tersebut dalam pertemuan tentang hak asasi manusia pada Selasa (6/10) di PBB. Al Jazeera melaporkan, Rbu (7/10).

Jerman termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, mendesak Cina untuk mengizinkan pengamat hak asasi PBB memiliki “akses langsung, bermakna dan tidak terbatas” ke Xinjiang. Tempat sekitar satu juta orang Uighur ditahan di tempat yang disebutnya sebagai pusat pelatihan keterampilan kejuruan, tetapi para kritikus menyebut kamp penahanan.

Pernyataan itu juga mencatat tuduhan pelanggaran hak asasi lainnya di Xinjiang, termasuk pembatasan ketat pada kebebasan beragama, serta pengawasan yang meluas, kerja paksa dan sterilisasi paksa.

Di antara 39 negara yang menandatangani deklarasi tersebut adalah sebagian besar negara anggota UE, dan beberapa negara lain seperti Kanada, Haiti, Honduras, Australia, dan Selandia Baru.

Deklarasi tersebut juga meminta Beijing untuk menegakkan hak dan kebebasan penduduk Hong Kong, di tengah meningkatnya tuduhan penindasan politik menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial pada bulan Juli.

Human Rights Watch (HRW) mencatat bahwa lebih banyak negara telah menandatangani deklarasi tahun ini “terlepas dari ancaman dan taktik intimidasi Cina yang terus-menerus terhadap mereka yang berbicara.”

Pada 2019, teks serupa yang dirancang oleh Inggris mendapatkan dukungan 23 tanda tangan.

Louis Charbonneau dari Human Rights Watch, direktur organisasi PBB tersebut juga menyerukan kepada pimpinan PBB “segera membentuk mekanisme internasional untuk memantau pelanggaran hak di China.”

Sementara itu, perwakilan tetap China untuk PBB, Zhang Jun, membantah tuduhan itu sebagai “tidak berdasar”.

Zhang mengatakan deklarasi itu ditujukan untuk “memprovokasi konfrontasi” di antara negara-negara anggota PBB. (T/RS2/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)