50 Negara Sudah Ratifikasi Larangan Senjata Nuklir

New York, MINA – Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sabtu (24/10) mengumumkan, 50 negara telah meratifikasi perjanjian PBB untuk melarang senjata nuklir yang akan berlaku dalam 90 hari ke depan.

Namun, langkah yang dipuji oleh aktivis anti-nuklir itu sangat ditentang oleh Amerika Serikat (AS) dan kekuatan nuklir utama lainnya, Times of Israel melaporkan.

Hingga Jumat, perjanjian itu memiliki 49 penandatangan. Pejabat PBB mengatakan, ratifikasi ke-50 dari Honduras telah diterima. Perjanjian akan mulai berlaku pada 22 Januari 2021.

“Momen ini telah 75 tahun muncul sejak serangan mengerikan di Hiroshima dan Nagasaki, serta berdirinya PBB yang menjadikan pelucutan senjata nuklir sebagai landasan,” kata Beatrice Fihn, Direktur Eksekutif Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir

Pemenang Nobel Perdamaian 2017 itu mengatakan, “50 negara yang meratifikasi Perjanjian ini menunjukkan kepemimpinan sejati dalam menetapkan norma internasional baru bahwa senjata nuklir tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga ilegal.”

Ratifikasi ke-50 terjadi pada peringatan 75 tahun ratifikasi Piagam PBB yang secara resmi membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diperingati sebagai Hari PBB.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk untuk mempromosikan perdamaian dengan tujuan penghapusan senjata nuklir,” kata Fihn. “Perjanjian ini adalah yang terbaik dari PBB – bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk membawa demokrasi ke pelucutan senjata.”

Sementara kekuatan bersenjata nuklir belum menandatangani perjanjian itu, para pendukungnya tetap berharap bahwa itu akan terbukti lebih dari sekedar simbolis dan memiliki efek jera bertahap.

Amerika Serikat telah menulis kepada para penandatangan perjanjian yang mengatakan bahwa pemerintahan Trump yakin mereka membuat “kesalahan strategis” dan mendesak mereka untuk membatalkan ratifikasi mereka.

Surat AS, yang diperoleh The Associated Press, mengatakan, lima kekuatan nuklir asli – AS, Rusia, Cina, Inggris, dan Perancis – dan sekutu AS Di NATO “berdiri bersatu dalam penentangan kami terhadap potensi dampak” dari perjanjian tersebut. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)