Islamabad, MINA – Pemerintah Pakistan resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi sebagian besar instansi non-esensial dan meliburkan institusi pendidikan menyusul krisis energi yang kian menghimpit negara tersebut.
Langkah darurat ini diambil sebagai respons langsung terhadap melonjaknya harga bahan bakar global dan gangguan pasokan energi yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, yang berdampak signifikan pada cadangan devisa negara Islam di Asia Selatan itu. Kantor berita Pakistan APP melaporkan, Selasa (10/3).
Kebijakan yang diumumkan oleh otoritas pusat ini bertujuan untuk menekan konsumsi listrik dan bahan bakar nasional di tengah keterbatasan pasokan gas alam cair (LNG) dan minyak mentah.
Selain meliburkan sekolah, pemerintah juga membatasi jam operasional pusat perbelanjaan dan pasar tradisional guna menghemat daya. Langkah ini mencerminkan betapa rentannya ketahanan energi Pakistan terhadap gejolak geopolitik di wilayah Arab, yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan energi mereka.
Baca Juga: Presiden Nigeria Tinubu Masuki Ka’bah dan Shalat di Dalamnya
Krisis ini semakin diperparah dengan kondisi ekonomi Pakistan yang sedang dalam masa pemulihan di bawah pengawasan ketat dana bantuan internasional. Harga bahan bakar di tingkat domestik telah melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir, memicu inflasi yang membebani daya beli masyarakat luas.
Para pengamat ekonomi di Islamabad menilai bahwa jika ketegangan di Timur Tengah terus berlanjut tanpa ada deeskalasi, Pakistan kemungkinan besar harus menghadapi pemadaman bergilir yang lebih luas di sektor industri.
Dunia internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terus memantau dampak domino dari konflik di Palestina dan sekitarnya yang kini merembet ke stabilitas ekonomi negara-negara Muslim lainnya.
Pakistan, sebagai salah satu kekuatan nuklir di dunia Islam, kini berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dalam negeri dengan tekanan pasar global yang tidak menentu. Situasi ini memicu desakan di dalam negeri agar pemerintah segera mempercepat transisi ke energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada impor migas.
Baca Juga: Prodi Bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar Diminati 600 Mahasiswa
Selain penutupan sekolah, sektor transportasi umum juga mulai merasakan dampak dengan berkurangnya armada yang beroperasi akibat mahalnya biaya operasional.
Masyarakat diminta untuk membatasi pergerakan yang tidak perlu selama masa darurat energi ini berlangsung. Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat sementara, namun durasinya akan sangat bergantung pada perkembangan situasi keamanan di koridor energi Timur Tengah yang krusial bagi perdagangan dunia. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sejak Agustus, 290.000 Warga Yaman Mengungsi Akibat Konflik
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport