Aktivis HAM Laporkan Korban Tewas Demo Iran Tembus 7 000 Orang

New York, MINA – Gelombang protes besar-besaran yang mengguncang Republik Islam Iran sejak akhir Desember 2025 telah menelan korban jiwa dalam jumlah yang mengkhawatirkan. Data terbaru dari kelompok aktivis hak asasi menunjukkan korban tewas akibat penindasan yang dilakukan aparat mencapai sedikitnya 7 002 orang, jauh di atas angka yang diakui pemerintah Teheran.

Lembaga berkedudukan di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), dalam siaran resminya menyatakan bahwa sebanyak 6 506 dari korban tewas itu adalah demonstran, termasuk 216 anak di bawah umur, sementara sisanya terdiri dari aparat keamanan dan warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam aksi massa.

Selain jumlah korban yang terus bertambah, HRANA mengatakan masih terdapat 11 730 kasus kematian yang sedang dalam pemeriksaan, dan angka sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi mengingat keterbatasan akses informasi di dalam negeri Iran.

Pemerintah Teheran sendiri mencatat korban tewas jauh lebih rendah, yaitu 3 117 orang, namun angka resmi ini dipandang oleh banyak kelompok internasional sebagai angka yang meremehkan skala tragedi.

Kekerasan bermula setelah demonstrasi yang dipicu oleh keresahan ekonomi dan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah berkembang menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih luas.

Aparat keamanan Iran, termasuk pasukan Basij dan Garda Revolusi diketahui menggunakan kekuatan membubarkan massa, menimbulkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai organisasi global.

Reaksi internasional terhadap situasi di Iran semakin menguat. Ratusan orang turun ke jalan di Berlin untuk menunjukkan solidaritas terhadap pendemo Iran, sementara PBB dan beberapa pemerintahan negara lain menyerukan perlindungan terhadap hak sipil dan investigasi independen atas kekerasan tersebut.

Kendati demikian, pemerintah Iran terus membela tindakannya, dengan pemimpin negara menuding kekacauan itu sebagai ulah “teroris” dan campur tangan asing.

Ketegangan ini juga beriringan dengan dinamika geopolitik di kawasan, termasuk negosiasi yang rumit dengan Amerika Serikat terkait program nuklir Tehran yang belum mencapai kesepakatan.

Gelombang protes yang mulai merebak di Iran pada akhir tahun 2025 merupakan salah satu aksi terbesar dalam sejarah negara itu sejak Revolusi Islam 1979. Awalnya dipicu oleh krisis ekonomi dan kejatuhan nilai mata uang rial, protes kemudian berkembang menjadi tuntutan demokrasi dan perubahan struktural.

Pemerintah Iran menerapkan pembatasan internet dan komunikasi, mempersulit pemantauan independen terhadap kekerasan yang terjadi, sehingga berbagai kelompok HAM internasional memperingatkan bahwa jumlah korban sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi daripada angka yang terverifikasi. []

Mi’raj News Agency (MINA)