Tim Wartawan Kantor Berita MINA mengadakan wawancara eksklusif dengan Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Islam Pakistan untuk Republik Indonesia Muhammad Hassan pada Senin (22/3) di Kantor Kedutaan Besar Pakistan, Jakarta.
Dubes Hassan menyerahkan surat kepercayaan (credential letter) kepada Presiden RI Joko Widodo pada 4 Februari 2021.
Tim MINA terdiri dari Pembina Imaam Yakhsallah Mansur, Pemimpin Umum Arief Rahman, Redaktur Senior Widi Kusnadi, Kepala Redaksi Bahasa Arab Rifa Berliana Arifin, Kepala Redaksi Bahasa Inggris Sajadi dan Wartawan Muda Lailatul Mukaramah serta Juru Kamera Abdullah.
Dalam wawancara bertajuk Ambassador Talks tersebut, Dubes Hassan mengatakan, Pakistan dan Indonesia memiliki hubungan mendalam dalam berbagai bidang sejak berdirinya kedua negara.
Selain itu, Indonesia dan Pakistan juga saling mendukung dalam forum internasional seperti di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB, terutama dalam menyuarakan dukungan terhadap bangsa yang masih tertindas, seperti di Palestina, Rohingya, Uighur dan juga Kashmir.
Berikut kutipan wawancaranya:
MINA: Apa isi Mission Paper Anda selama bertugas di Indonesia?
Dubes Hassan: Saya telah diberikan misi oleh Perdana Menteri dan Kementerian Luar Negeri saya untuk bekerja memperkuat hubungan antara Pakistan dan Indonesia.
Baca Juga: Wawancara Ekskusif Prof Abdul Fattah El Awaisi (2): Urgensi Rencana Strategis Bebaskan Baitul Maqdis
Pakistan dan Indonesia memiliki hubungan mendalam dalam bidang sosial, budaya, agama dan yang lainnya sejak berdirinya kedua negara, pada tahun 1945 (Indonesia) dan 1947 (Pakistan).
Anda berada di sini pada hari yang sangat baik, tanggal 23 Maret adalah Hari Nasional Pakistan.
Jadi bisa dikatakan bahwa kita sudah memiliki hubungan yang sangat baik antara kedua negara secara politik, ekonomi dan juga kenegaraan.
Dalam urusan politik, untungnya, kita tidak memiliki masalah sama sekali. Kami memiliki kesamaan, pemimpin kedua negara mempunyai catatan yang baik satu sama lain dan mereka saling memperhatikan di semua masalah penting.
Baca Juga: Fenomana Gelombang Panas, Ini Pendapat Aktivis Lingkungan Dr. Sharifah Mazlina
Kemudian tentang masalah dunia Islam, seperti masalah Palestina, Rohingya, Kashmir dan islamofobia, kedua negara bekerja sama menghadapinya secara bilateral maupun melalui OKI.
Secara ekonomi, kami memiliki hubungan baik dalam perdagangan, senilai 2,6 miliar dolar AS dalam setahun ini.
Produk perdagangan sebagian besar datang dari Indonesia ke Pakistan.
Ada cukup banyak peluang perdagangan dalam dua tahun ini. Jadi salah satu tujuan saya di sini adalah untuk menguatkan hubungan ekonomi.
Kita sudah memiliki perjanjian perdagangan antarnkedua negara dan upaya saya adalah mengubahnya menjadi perjanjian perdagangan bebas yang akan memberikan dorongan lebih lanjut pada kontraksi ekonomi kita.
Dari segi pariwisata, Indonesia adalah negara yang indah dan terdapat potensi pariwisata. Pakistan juga memiliki lanskap yang bervariasi mulai dari pegunungan danm gurun. Jadi saya pikir ada cukup peluang bagi kedua negara untuk menjalin kerja sama di sini.
MINA: Bagaimana kondisi terbaru Kashmir, khususnya setelah dicabutnya status istimewa wilayah itu?
Dubes Hassan: Sayangnya, situasi di Kashmir tetap memprihatinkan. Belum ada henti-hentinya kekejaman yang dilakukan oleh Negara dan pasukan India terhadap kaum Muslimin di Kashmir, terutama setelah keputusan India pada Agustus 2019 yang mencabut ketentuan Konstitusi mereka sendiri. Mereka menetapkan Kashmir sebagai wilayah sengketa dan bukan bagian dari India kemudian membagi wilayah itu menjadi tiga bagian yang berbeda.
Baca Juga: HNW: Amanat Konstitusi! Indonesia Sejak Awal Menolak Kehadiran Penjajah Israel
Kemudian sejak saat itu rakyat Kashmir melawan keputusan tersebut. Akibatnya, hingga sekarang sudah satu tahun tujuh bulan, seluruh pimpinan orang-orang Kashmir ditahan.
Selain itu, tidak ada yang bisa menyuarakan tentang Kasmir dan tidak ada organisasi hak asasi manusia yang diizinkan untuk memasuki wilayah Kashmir.
Terlebih lagi adanya pandemi Covid-19, hampir delapan juta penduduk Kashmir berada di bawah lockdown atau penguncian.
Kami sudah melakukan segala upaya untuk membantu rakyat Kashmir, termasuk meminta awak media untuk meliput, namun belum berhasil dan hingga kini tidak ada pembicaraan antara Pakistan dan India tentang masalah ini.
Baca Juga: Basarnas: Gempa, Jangan Panik, Berikut Langkah Antisipasinya
MINA: Apa hubungan antara masalah Kashmir dengan konflik Pakistan-India?
Dubes Hassan: Saya ingin menjelaskan bahwa Kashmir bukanlah sengketa teritorial antara India dan Pakistan.
Kami tidak pernah menganggap Kashmir sebagai bagian dari Pakistan dan Kami tidak berperang dengan India untuk itu.
Ini adalah tentang hak menentukan nasib sendiri rakyat Kashmir, yang telah diberikan oleh PBB dan disetujui oleh India dan Pakistan pada 1947.
Baca Juga: Basarnas Siapkan Sumber Daya yang Siap dan Sigap
Pada tahun itu, India dan Pakistan mendeklarasikan kemerdekaan masing-masing.
Ada beberapa negara bagian yang merdeka di bawah penguasa lokal, Kashmir adalah salah satunya. Mereka diberi pilihan untuk bergabung dengan Pakistan atau India atas dasar kedekatan dan mayoritas penduduk.
Saat itu, Kashmir dekat dengan Pakistan dan penduduknya kebanyakan Muslim. Rakyat Kashmir memutuskan untuk bergabung dengan Pakistan, tetapi pimpinan Kashmir saat itu yang beragama Hindu bersekongkol dan menyatakan bergabung dengan India. Inggris juga secara ilegal memberi jalan kepada pasukan India memasuki wilayah Kashmir.
Pakistan yang mayoritas Muslim ingin membantu rakyat Kashmir. Namun karena Pakistan negara yang baru merdeka dan belum mempunyai Tentara tidak bisa berbuat apa-apa.
Oleh karena itu, Pemerintah Pakistan hingga saat ini terus memberi dukungan politik dan diplomatik agar terwujudnya referendum atau penentuan nasib sendiri di wilayah Kashmir.
MINA: Apakah yang negara Anda harapakan dari Indonesia dalam penyelesaian masalah Kashmir?
Dubes Hassan: Saya yakin Indonesia adalah negara yang sangat penting di kawasan, bisa berperan besar dalam menghasilkan solusi di Kashmir karena Indonesia bukan hanya negara Muslim terbesar, tapi juga negara terbesar keempat di dunia dan merupakan salah satu anggota G20, sebuah kekuatan ekonomi.
Tentu saja suaranya didengar di dunia internasional. Jadi apapun yang dikatakan dan posisi Indonesia akan memiliki bobot di kancah Internasional.
Selain itu, Indonesia juga memiliki hubungan yang baik dengan Pakistan maupun India. Hal itu dapat digunakan untuk memaksa India agar menghentikan kekejaman mereka di Kashmir dan mencari jalan keluar masalah itu.
Pakistan akan menyambut baik peran apa pun yang dilakukan Indonesia dalam masalah ini dan dalam bentuk apa pun. Kami memiliki kepercayaan terhadap Indonesia dan kami berharap Indonesia dapat menggunakannya kepada India serta internasional untuk menyelesaikan masalah ini.
Indonesia memainkan peran besar dalam penyelesain masalah Palestina, Rohingya, dan dunia Islam serta Afghanistan.
Dalam masalah Afghanistan, kita bekerja sama, jadi tidak ada alasan kita tidak bisa bekerja sama untuk Kashmir, tapi sayangnya selama ini Indonesia belum mengambil posisi proaktif dalam menyelesaikan masalah Kashmir.
Baca Juga: Wawancara dengan MER-C: Peran dan Misi Kemanusiaan MER-C di Afghanistan
MINA: Bagaimana penegasan negara Anda terkait isu Palestina yang hingga kini masih dalam ancaman Pendudukan Israel?
Dubes Hassan: Sampai saat ini kami adalah sahabat Palestina. Kami selalu mendukung solusi yang adil dan posisi kami cukup jelas. Kami tidak mengakui Israel sejauh ini dan tidak berniat untuk mengakui Israel.
Kami mendukung solusi perdamaian Palestina berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional.
Kami juga menyambut baik Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Otoritas Palestina dan kami berharap Pemilu tersebut akan menyatukan mereka.(W/RE1/RA1/R11/R9/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur