Forum Ekonomi Palestina Rekomendasikan Kebijakan Ringankan Warga Gaza

Gaza, MINA – Forum Ekonomi Palestina merekomendasikan penerapan kebijakan keuangan untuk meringankan beban warga di Jalur Gaza.

Mereka menyerukan penghentian sanksi ekonomi ke Gaza sejak 2017, termasuk di antaranya pengurangan gaji karyawan dan pemotongan gaji pegawai negeri sipil.

Dalam lokakarya yang diadakan di Gaza, Senin (21/1), forum ini membahas situasi ekonomi dan menyerukan pemerintah untuk menyediakan akses informasi tentang statistik di bidang ekonomi dan keuangan, demikian Palinfo melaporkan yang dikutip MINA.

Lokakarya itu mengambil tema, “Realitas Ekonomi di Jalur Gaza: Antara Sanksi dan Koleksi” yang membahas kebijakan keuangan di Jalur Gaza dan dampaknya terhadap hak ekonomi serta sosial.

Ikut serta dalam lokakarya ini adalah sejumlah praktisi ekonomi, sosial dan media.

Acara ini dibuka oleh Raji Sourani, Direktur Pusat Peninjauan situasi ekonomi di Gaza dan kondisi kehidupan penduduk Gaza. Ia menekankan bagi semua lembaga negara maupun swasta mengenakan pajak pada warga negara tanpa ketentuan hukum.

Saifuddin Odeh, Kepala Kebijakan Moneter dan Pasar Keuangan mengatakan, perkembangan ekonomi, politik dan keamanan telah secara langsung memengaruhi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, terutama pengurangan gaji para pegawai pemerintah dan ribuan pensiunan wajib pada 2017 dan 2018.

“Secara signifikan, hal tersebut mempengaruhi kondisi kehidupan, kemanusiaan dan ekonomi di Jalur Gaza,” ujar Odeh.

Sementara itu, Presiden Serikat Pekerja Publik di Otoritas Palestina, Aref Abu Jarad mengatakan, semakin buruknya kondisi hidup para pegawai karena kebijakan pemerintan sejak 2017.

“Memburuknya kondisi hidup para pegawai di sektor publik karena kebijakan dan tindakan pemerintah terhadap para pegawai sejak 2017, dimulai dengan pengurangan gaji pejabat publik di Jalur Gaza dan pensiunan wajib bagi ribuan karyawan tanpa dasar hukum yang mengatur hak-hak pegawai negeri dan personil militer. (T/Ais/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)