Haaretz: Trump Ciptakan Badan Tandingan PBB

Tel Aviv, MINA – Surat kabar Israel Haaretz pada Sabtu (17/1) menyebutka, Dewan Perdamaian yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengelola Jalur Gaza menunjukkan bahwa Trump memulai langkah-langkah untuk menciptakan sebuah badan yang menandingi Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Surat kabar itu mencatat, dokumen yang dikirim kepada para kepala negara, bersama dengan undangan untuk bergabung dengan dewan tersebut, menyatakan bahwa dewan tersebut akan berupaya untuk “memulihkan tata pemerintahan yang kredibel dan memastikan perdamaian berkelanjutan di zona konflik.”

Haaretz menambahkan, dokumen tersebut berisi banyak kritik tersirat terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena perdamaian membutuhkan kearifan pragmatis, solusi logis, dan keberanian untuk melepaskan diri dari pendekatan dan lembaga yang telah berulang kali gagal, dan menekankan perlunya badan yang lebih efektif untuk mencapai perdamaian.

Sumber-sumber yang dihubungi surat kabar tersebut mengkonfirmasi Dewan Perdamaian tidak dibentuk hanya untuk beroperasi di Jalur Gaza, tetapi di seluruh dunia.

Menurut salah satu sumber tersebut, para pejabat AS yang mendorong pembentukan dewan tersebut percaya bahwa itu akan menjadi organisasi yang mirip dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana negara-negara terpilih duduk dan membuat keputusan tentang dunia.

Seorang diplomat Barat, yang berbicara dengan syarat anonim kepada Haaretz, mengatakan negaranya khawatir dengan langkah tersebut, yang akan menciptakan mekanisme paralel dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa dasar hukum internasional apa pun.

Sumber lain mengatakan, hal tersebut adalah eksperimen dalam dunia diplomasi konservatif. Ada pihak-pihak yang sekarang mencoba mengubah aturan yang sudah mapan, dan semua orang mengamati dan menunggu.

Sebelumnya, pada 8 Januari, Trump menandatangani perintah presiden untuk menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB.

Gedung Putih mengatakan organisasi-orgaisasi terebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika.

Pada awal masa jabatan presiden keduanya, yang dimulai pada 20 Januari 2025, presiden AS juga menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta menghentikan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Pada Kamis (15/1), Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian dan secara resmi memasuki fase kedua dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Rencana 20 poin Trump yang diadopsi Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 2803 yang dikeluarkan pada 17 November 2025, menjelaskan bahwa fase kedua rencana tersebut akan dilaksanakan melalui 3 entitas: Dewan Perdamaian, komite teknokrat Palestina, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Resolusi tersebut menunjukkan bahwa otorisasi yang dikeluarkan untuk Dewan Perdamaian dan bentuk-bentuk kehadiran sipil dan keamanan internasional akan tetap berlaku hingga 31 Desember 2027, kecuali jika Dewan Keamanan mengambil tindakan lebih lanjut, atau menyetujui perpanjangan otorisasi untuk pasukan internasional dalam kerja sama dengan Mesir, Israel, dan negara-negara anggota. []

Mi’raj News Agency (MINA)