OH INDONESIA TANAH AIRKU YANG MASIH DILANDA KORUPSI!: “KITA DIBODOHI TERUS”

oleh Syarif Hidayat*

Senin, 17 Nopember 2014, pemerintah akhirnya  memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan besaran kenaikan harga premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan harga solar dinaikkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Presiden Joko Widodo menyebut alasan ketiadaan anggaran untuk membangun infrastruktur dan pelayanan kesehatan membuat harga BBM perlu dinaikkan.

“Negara membutuhkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” katanya. Kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa. “Dari waktu ke waktu, kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan,” katanya.

Jokowi menjelaskan, jajarannya telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Ia bahkan menerangkan kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian. Negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Sebagai konsekuensi dari pengalihan itu, pemerintah menetapkan harga baru BBM yang berlaku mulai pukul 00.00 WIB 18 November 2014.

Meski begitu, Jokowi memastikan ada kompensasi bagi masyarakat kurang mampu (miskin) agar tetap mempertahankan daya beli masyarakat. “Untuk rakyat kurang mampu, disiapkan perlindungan sosial, paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, yang dapat segera digunakan untuk jaga daya beli rakyat. Ketiga kartu itu akan segera dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif.

“Pemerintah menghargai masukan-masukan,” kata dia sembari menyebut kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan pengalihan subsidi untuk sektor produktif. Namun keputusan ini merupakan jalan untuk “menghadirkan” anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Keberanian Pemerintah itu “pantas atau tidak”

Saya rasa masyarakat Indonesia yang “waras” patut mengacungkan dua jempol sekaligus untuk mengakui keberanian atau mungkin lebih pas ‘kenekadan’ Pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM di saat harga harga minyak di pasar dunia menurun dan pada saat jumlah penduduk Indonesia yang miskin meningkat serta di tengah wabah korupsi yang sangat parah masih melanda Indonesia.

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyayangkan keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat harga minyak dunia mengalami penurunan. Harga minyak mentah dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) pada perdagangan Selasa (18/11/2014) turun 18 sen menjadi US$ 75,64 per barel di New York Merchantile Exchange. Ini diikuti harga minyak patokan Eropa yaitu minyak Brent merosot 10 sen untuk pengiriman Januari menjadi US$ 79,31 per barel di London.

Sementara itu harga ICP per barel di pasar internasional terus menerus menurun dari Januari US$ 105, Februari-Juni US$ 109, Juni US$ 104, Agustus ke US$ 99,5, September US$ 95, Oktober US$ 83, perkiraannya November-Desember di bawah US$ 83.

Keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai menjadi ironi. Pasalnya, negara lain sedang menikmati penurunan harga minyak, dan melakukan penurunan harga BBM. “Saya tidak mengomentari kenaikan itu, tetapi lebih mengomentari pantas atau tidak karena pada saat ini di seluruh dunia lagi menikmati penurunan harga BBM, Malaysia telah menurunkan harga BBM, China sudah tujuh kali menurunkan,” kata Kardaya seperti dikutip Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Kenaikan harga bbm jenis premium bersubsidi menjadi Rp 8.500 per liter membuatnya melampaui harga bensin di Malaysia yang dijual Rp 7.300 per liter. Berikut perbandingan harga-harga BBM di beberapa negara per November 2014 (Kurs: Rp 12.148/US$):

1. Venezuela
Harga bensin US$ 0,06 per liter atau Rp 728 per liter

2. Arab Saudi
Harga bensin US$ 0,12 per liter atau Rp 1.450 per liter

3. Iran
Harga bensin US$ 0,25 per liter atau Rp 3.050 per liter

4. Mesir
Harga bensin US$ 0,26 per liter atau Rp 3.150 per liter

5. Brunei Darussalam
Harga bensin US$ 0,41 per liter atau Rp 4.980 per liter

6. Uni Emirat Arab
Harga bensin US$ 0,47 per liter atau Rp 5.700 per liter

7. Malaysia
Harga bensin US$ 0,6 per liter atau Rp 7.300 per liter

Jumlah Penduduk Miskin naik Jadi 28,55 Juta Jiwa

Salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945 adalah menciptakan kesejahteraan social dan ayat tiga, pasal 33 UUD 1945 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Meskipun secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, namun masih banyak warga Negara yang hidup di bawah garis kemiskinan.  Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang sejahtera hanya dinikmati sebagian kalangan. Pemerintah dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan rakyatnya.

Ayat empat, pasal 33 UUD 1945 berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ini berarti penyelenggara Negara terutama yang duduk di Badan Eksekutif dan tapi mencakup juga yang berada di Badan Legislatif serta Badan Yudikatif masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat di Tanah Air ini. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 28,55 juta penduduk Indonesia masuk ke kategori miskin. Ini berarti meningkat dari posisi sebelumnya yang hingga Maret 2013 berjumlah 28,07 juta orang.

Di saat kenaikan harga BBM bersubsidi diumumkan, segera saja harga-harga kebutuhan melonjak lagi tanpa kendali. Para sopir angkutan umum tanpa menunggu aba-aba dari pemerintah, langsung menaikkan tarif sesuka hati dengan dalih harga BBM naik. Lagi-lagi rakyat tidak berdaya dan harus merasakan dampak buruknya.

Harga-harga barang bisa naik sampai tiga kali. Itulah siklus yang terjadi pada setiap penaikan harga BBM. Meski pemerintah selalu menjamin bahwa penyesuaian itu tidak akan menimbulkan gejolak besar terhadap harga barang-barang di pasar, nyatanya garansi ini tak pernah terbukti. Itu karena pemerintah hanya bisa mengendalikan harga bahan-bahan pokok tertentu yang ada di bawah kewenangan Bulog saja.

Pendek kata, setiap penaikan harga BBM rakyat kecillah yang menderita. Subsidi BBM yang katanya akan dialihkan kepada rakyat miskin, pada kenyataannya bocor di tengah jalan sehingga tidak mencapai sasaran. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap (buruh, pensiunan, pegawai swasta dsbnya) menderita, karena gaji/upah yang tidak seberapa digerus oleh lonjakan harga dan kenaikan inflasi. Sebagai akibatnya dikhawatirkan jumlah rakyat miskin di Indonesia akan bertambah lagi.

Indonesia terkorup di Asia Pasifik

Indonesia telah merdeka selama 69 tahun, sudah melewati masa pemerintahan dari enam presiden (Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono) dan sekarang memasuki masa pemerintahan dibawah presiden yang ketujuh (Joko Widodo), sumber daya alam (SDA) di darat dan di laut kaya raya dan melimpah ruah, sumber daya manusia SDM pintar-pintar mulai dari sarjana lulusan Dalam Negeri sampai Luar Negeri yang bekerja di lembaga-lembaga penyelenggaraan Negara cukup banyak, tetapi kenapa adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Amanat UUD45, belum juga tercapai?

Penyebabnya tiada lain adalah KORUPSI yang telah MEMBUDAYA merasuk kemana-mana. Kenapa KORUPSI sampai membudaya? Salah satu penyebabnya adalah banyak diantara pejabat Negara baik yang duduk di Eksekutif dan Legislatif maupun di Yudikatif yang “CORRUPTIBLE” (berjiwa lemah dan mudah disuap) dan adanya KOLUSI antara para KONGLOMERAT atau pengusaha yang tidak bermoral dengan para pejabat Negara yang juga tidak bermoral, karena agama hanya merupakan catatan di KTP mereka saja!

Keadaan ini menyebabkan kekayaan alam Indonesia sebagian besar dikuasai bangsa asing (para pengusaha asing) dan beberapa gelintir orang pejabat Negara Indonesia yang berkolusi dengan para pengusaha asing yang pada kenyataannya mereka bertindak bagaikan boneka boneka pihak asing tersebut ketimbang menjadi abdi masyarakat sesuai dengan sumpah jabatan mereka.

Indonesia terkorup di Asia Pasifik: Berdasarkan hasil survey Hong Kong-based Political & Economic Risk Consultancy Ltd (PERC), Indonesia merupakan negara TERKORUP di Kawasan Asia-Pasifik. Berikut ini adalah daftar 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik, mulai dari yang terKORUP (Indonesia) sampai dengan yang terbersih (Singapura) hasil survey PERC 2010:
1. Indonesia (terkorup)
2. Kamboja (korup)
3. Vietnam (korup)
4. Filipina (korup)
5. Thailand
6. India
7. China
8. Taiwan
9. Korea
10. Macau
11. Malaysia
12. Jepang
13. Amerika Serikat (bersih)
14. Hong Kong (bersih)
15. Australia (bersih)
16. Singapura (terbersih).

Abraham Samad: “Kita Ini Dibodohi Terus”

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara sebesar Rp 7.200 triliun yang hilang setiap tahun akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.

Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, 7 September 2013, Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup. “Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya,” kata Samad.

Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

“Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” ujarnya.

Ketua KPK mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. “Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya,” kata Samad.

Indonesia mampu bayar subsidi BBM demi sejahterakan rakyat

Setiap ada kenaikan harga BBM, salah satu alasan yang sering disebutkan oleh pemerintah adalah bahwa subsidi BBM terlalu berat membebani APBN. Sebenarnya berapa subsidi BBM tersebut per tahunnya? Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tahun 2014 sebesar Rp 194,9 triliun. Sementara anggaran subsidi BBM di tahun 2012 dan 2013 masing-masing Rp 211,9 triliun dan Rp 199,9 triliun.

Sebenarnya demi untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mampu untuk membayar subsidi BBM per tahun sebesar itu asalkan para pejabat Negara yang duduk di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif mempunyai kemampuan dan keberanian mengamankan potensi pendapatan negara dari sektor Migas saja sebesar Rp 7.200 triliun yang hilang setiap tahun karena berbagai penyelewengan.

Disamping itu para pejabat Negara harus mampu dan berani mengatasi kebocoran anggaran yang terjadi setiap tahun dengan memberantas tuntas wabah korupsi di kalangan pejabat negara.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan persentase kehilangan uang negara dari APBN lebih dari sepuluh persen. Angka ini didapatkan ICW dari hasil penelitian di beberapa BUMN, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan para pejabat pemerintahan. “Jika APBN 2014 bernilai sekitar Rp 1.800 triliun, maka kehilangan uang negara diperkirakan mencapai minimal sekitar Rp 180 triliun,” katanya.

Untuk mengurangi kehilangan ini, ICW menyarankan kepada pemerintahan baru agar mengajak rakyat dalam pencanangan program kerja dan alokasi anggaran. Pelibatan rakyat dan lembaga swadaya masyarakat berguna dan efektif untuk pengawasan anggaran dan program kerja pemerintah.

Tujuannya agar rakyat mempunyai informasi yang cukup untuk mengawasi pemerintah jika suatu saat terjadi penyelewengan. “Indonesia harus mencontoh Brazil. Kebocoran anggaran dapat diminimalisasi karena mereka merencanakan program kerja bersama rakyat dan diawasi oleh rakyat,” ungkap Koordinator ICW.

Marilah kita mulai dari diri kita sendiri berbuat yang positif untuk mengatasi dan juga bertindak untuk memberantas Budaya KORUPSI ini atau kalau tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan, berbicaralah dan kemukakan pendirian kita yang menentang wabah moral dan mental yang merusak bangsa dan Negara ini.

Tetapi kalau juga tidak mempunyai keberanian untuk berbicara, berdo’alah untuk menyelamatkan negeri ini dari para Koruptor dan Koruptorsaurus atau “Monster Monster” penghisap “darah” (ekonomi) Bangsa dan Negara kita ini agar kita dapat mewariskan negeri yang merupakan tanah air yang subur makmur dengan kekayaan alamnya yang melimpah ini kepada anak dan cucu generasi kita mendatang dengan seadil-adilnya! (T/P3/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

*Editor Senior MINA (Ia dapat dihubungi via email: [email protected])