ISF Dideklarasikan, Legitimasinya Diperdebatkan

INDONESIA bersama beberapa negara lain resmi bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang dibentuk melalui Board of Peace untuk mendukung stabilitas di Gaza Strip, Palestina, pascaperang. ISF merupakan inisiatif multilateral yang akan menempatkan pasukan internasional di Gaza dalam misi perdamaian dan stabilisasi.

Pasukan ISF pertama kali diumumkan dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington D.C., Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026. Pertemuan itu dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump dan dihadiri oleh para pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam pasukan tersebut.

ISF dirancang sebagai kekuatan multinasional dengan mandat menjaga stabilitas keamanan di Gaza, memantau gencatan senjata. Di dalam poin-poin tugasnya disebut mereka akan melatih aparat kepolisian lokal, serta memberikan perlindungan bagi warga sipil dan distribusi bantuan kemanusiaan.

Namun, yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat internasional, termasuk rakyat Gaza sendiri adalah, pasukan itu juga diproyeksikan mendukung upaya demiliterisasi, yaitu pelucutan senjata para pejuang Palestina di Gaza.

Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Amerika Serikat menyampaikan bahwa pasukan tersebut akan memulai penempatan di selatan Gaza, khususnya daerah Rafah, sebelum diperluas secara bertahap ke sektor lain. Target jangka panjangnya adalah menempatkan sekitar 20.000 personel bersama pelatihan 12.000 polisi lokal untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang berkomitmen mengirim pasukan ke ISF, bersama Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania, sementara Mesir dan Yordania akan membantu pelatihan kepolisian Palestina. Jakarta bahkan ditunjuk sebagai Wakil Komandan ISF, memberikan peran strategis dalam struktur komando pasukan tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dengan ISF dalam satu sampai dua bulan ke depan, sebagai bagian dari kontribusi besar bangsa untuk menjaga perdamaian di Gaza.

Beberapa analis menilai kehadiran pasukan Indonesia dapat memberikan “jaminan keamanan” dan mendorong stabilitas yang berkelanjutan di tengah dinamika politik yang kompleks di kawasan tersebut.

Namun, beberapa pengamat mengkhawatirkan, pasukan itu hanya akan menjadi alat bagi penjajah untuk memuluskan kepentingan mereka melanjutkan penajajahan dan melegalkannya atas nama stabilisasi pascakonflik.

Meskipun tujuan utama ISF adalah stabilisasi dan perlindungan sipil, respon dari aktor lokal menunjukkan beragam sikap terhadap kehadiran pasukan multinasional ini.

Pejuang Palestina di Gaza, Hamas menyatakan keterbukaan terhadap pasukan internasional sepanjang misi tersebut tidak mencampuri urusan internal Gaza dan fokus pada pemantauan gencatan senjata serta keselamatan warga sipil.

Beberapa pihak internasional juga menyoroti isu-isu tata kelola dan legitimasi Board of Peace serta ISF, dengan beberapa negara utama enggan terlibat langsung, sehingga menimbulkan perdebatan tentang peran organisasi internasional seperti PBB versus inisiatif ad-hoc yang dipimpin oleh kekuatan tertentu.

Latar belakang pembentukan ISF disebut bermula dari konflik berskala besar yang berlangsung selama dua tahun antara Israel dan Hamas yang menghancurkan infrastruktur Gaza dan menyebabkan krisis kemanusiaan luas.

Namun, sosok Trump sebagai inisiator lembaga itu patut dipertanyakan mengingat ia sangat pro Israel dan selama ini mendukung agresi Zionis Israel di Palestina dengan mengirimkan senjata dan dana yang berasa dari pajak negaranya untuk melakukan genosida di Gaza. []

Mi’raj News Agency (MINA)