Israel Tolak Permintaan AS Kirim Uang Pajak untuk Otoritas Palestina

Tel Aviv, MINA – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich Jumat (29/12) menolak permintaan Amerika Serikat untuk mentransfer uang pajak yang dikumpulkan Tel Aviv ke Otoritas Palestina karena sekutunya masih terpecah mengenai masalah ini, Anadolu Agency melaporkan.

Tidak ada satu syekel pun (mata uang Israel) yang akan dikirim ke Gaza selama “Saya menjadi Menteri Keuangan,” kata Smotrich dalam sebuah pernyataan.

Ia sangat menghormati AS, yang ia gambarkan sebagai sekutu terbaik Israel di dunia, namun menteri tersebut mengatakan, “Kami tidak akan pernah menyerahkan nasib kami kepada orang lain.”

“Ini bukan posisi ekstremis. Ini adalah posisi yang menginginkan kehidupan, dan dibutuhkan oleh situasi,” tambah menteri sayap kanan tersebut.

Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober, Smotrich berulang kali menyuarakan penolakan mutlak atas pengalihan penuh pajak Palestina yang dipungut Israel untuk Otoritas Palestina.

Pada November, ia dengan syarat menyetujui transfer pajak ke Palestina dengan mengurangi jumlah yang dialokasikan ke Gaza oleh Otoritas Palestina.

Pada pekan lalu, situs web American Axios melaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden melakukan “pembicaraan yang sulit” dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang pemotongan sebagian pendapatan pajak Otoritas Palestina.

Axios mengutip seorang pejabat AS, yang mengatakan pemerintah AS khawatir bahwa “keruntuhan ekonomi Otoritas Palestina dapat menyebabkan peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki karena mereka tidak mampu membayar gaji pasukan keamanannya.”

Pendapatan pajak yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai maqasa dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama Otoritas Palestina atas impor dan ekspor Palestina dan Israel sebagai imbalannya mendapat komisi sebesar 3%.

Pendapatannya diperkirakan berjumlah sekitar $188 juta setiap bulan dan merupakan sumber pendapatan utama bagi Otoritas Palestina.

Pemerintah Palestina menggunakan dana tersebut untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiunan, yang masing-masing berjumlah 140.000 dan 53.000. (T/R4/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)