Kedaulatan Ekonomi Umat Jadi Kunci Hadapi Persaingan Geoekonomi Global

Jakarta, MINA – Kedaulatan ekonomi umat dinilai menjadi faktor strategis yang harus diperkuat Indonesia di tengah meningkatnya persaingan geoekonomi global, ketika kekuatan antarnegara kini semakin ditentukan oleh penguasaan sistem keuangan, teknologi, rantai pasok, dan standar ekonomi internasional.

Pandangan tersebut disampaikan Muhammad Edhie Purnawan, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) bertema Strategic Autonomy, Ketahanan Nasional, dan Kepemimpinan Umat Islam Indonesia dalam Tatanan Dunia Baru.

Menurut Edhie, dunia saat ini memasuki era ketika persaingan global tidak lagi bertumpu terutama pada kekuatan militer, melainkan pada kemampuan negara menguasai instrumen ekonomi strategis.

Pergeseran menuju dunia multipolar, kata dia, menjadikan geoekonomi sebagai arena utama kontestasi internasional sehingga ekonomi syariah perlu diposisikan sebagai instrumen strategis geopolitik Indonesia, bukan sekadar sektor ekonomi semata.

“Kedaulatan ekonomi merupakan prasyarat bagi kedaulatan geopolitik. Terlebih, fragmentasi geoekonomi global semakin nyata akibat meningkatnya perang dagang dan kebijakan proteksionisme,” ujarnya.

Dalam siaran pers yang diterima MINA pada Jumat (3/7), Edhie menjelaskan sistem keuangan internasional kini berkembang menjadi instrumen persaingan geopolitik atau weaponization of finance.

Ia mencontohkan pembekuan cadangan devisa Rusia senilai sekitar US$300 miliar serta pembatasan akses terhadap sistem pembayaran internasional sebagai bukti bahwa akses keuangan global dapat digunakan sebagai alat tekanan politik.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran, memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT), serta mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global yang rentan dipolitisasi.

Dalam konteks dunia Islam, Edhie menyoroti adanya paradoks antara besarnya potensi ekonomi umat dan lemahnya konsolidasi kekuatan ekonomi.

Negara-negara anggota Organisation of Islamic Cooperation (OKI) yang berjumlah 57 negara dengan populasi sekitar dua miliar jiwa, menurutnya memiliki kekuatan ekonomi besar, namun perdagangan intra-OKI baru mencapai sekitar 19,2 persen sehingga integrasi ekonomi dunia Islam masih relatif lemah.

Indonesia juga menghadapi kondisi serupa. Meski aset keuangan syariah nasional telah mencapai sekitar Rp10.257 triliun dan menempati peringkat kelima Global Islamic Economy Indicator, pangsa pasar perbankan syariah nasional masih berada di kisaran 7,44 persen.

Karena itu, Edhie mendorong transformasi menuju kedaulatan ekonomi umat melalui penguatan standar halal nasional, pembangunan kawasan industri halal, pengembangan halal value chain, hilirisasi industri halal, serta konsolidasi modal pembangunan umat melalui zakat produktif, wakaf produktif, sukuk, dan instrumen investasi strategis lainnya.

Diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli mendatang. []

Mi’raj News Agency (MINA)