Jakarta, MINA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) menggelar Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, 27-28 Juli 2018.
Ketua Umum GNPF Ulama yang juga ketua penyelenggara dan penanggung jawab Ijtima’, Ustaz Yusuf Muhammad Martak mengungkapkan, 600 ulama dan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia hadir sebagai peserta Ijtima.
“Sedangkan ada sekitar 500 orang undangan yang kami undang untuk hadir dalam acara pembukaan,” kata Yusuf.
Acara pembukaan Ijtima Ulama dilaksanakan Jumat (27/7) malam akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Tausiyah Kebangsaan, Prof Miftah Faridh: Al-Qur’an Hadits Kunci Hadapi Segala Fitnah Akhir Zaman
Menurut Yusuf, inilah salah satu langkah nyata GNPF Ulama untuk mencari solusi bagi persoalan bangsa dan NKRI.
“Sebagai bagian dari bangsa tercinta ini, GNPF Ulama juga ingin memberikan sumbangsih solusi atas persoalan yang sedang terjadi, mulai dari kepemimpinan, ekonomi sampai dengan sosial keagamaan,” kata Yusuf.
Yusuf juga menegaskan, di antara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima’ adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat.
“Kami ingin memberikan petunjuk bagi umat dalam memilih pemimpin,” tambah Yusuf.
Baca Juga: Pembukaan Silaknas ICMI, Prof Arif Satria: Kita Berfokus pada Ketahanan Pangan
Dia juga mengatakan, apalagi ini menjelang tahun 2019, ada momentum pilpres dan pileg. “Umat harus bisa menentukan pilihan pemimpin dan wakil rakyat yang jelas berpihak pada Islam dan kaum muslimin,” ujar Yusuf.
Sedangkan untuk persoalan ekonomi, lanjutnya, umat Islam juga harus berdaulat.
“Umat Islam jangan hanya menjadi konsumen, tapi harus juga menjadi pelaku ekonomi. Umat Islam juga harus terjun ke sektor-sektor ekonomi, agar terjadi pemerataan kesejahteraan,” jelas Yusuf.
Selain persoalan kepemimpinan nasional dan ekonomi umat, akan dibahas juga strategi dakwah dan persoalan kelembagaan. “Jadi semua itu akan dibahas di masing-masing komisi,” ungkapnya. (L/R03/RI-1)
Baca Juga: Menteri Yusril Sebut ada Tiga Negara Minta Transfer Napi
Mi’raj News Agency (MINA)