MARRIV: NETANYAHU CIPTAKAN KEMENANGAN PALSU

Gaza, 5 Dzulqa’dah 1435/31 Agustus 2014 (MINA) – Pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha untuk menciptakan kemenangan politik dan militer agar tidak memberikan kesempatan lawan-lawannya untuk mengkritiknya serta menipu publik, harian Israel melaporkan.

“Saya berharap Netanyahu akan lebih langsung dan menjelaskan aspek-aspek strategis yang ia hadapi di Gaza, ia seharusnya mengatakan hal itu mungkin untuk memadamkan Hamas tapi harga akan terlalu tinggi,” kata seorang pejabat senior di partai Likud menyatakan kepada harian Israel Marriv.

Isaac Herzog melanjutkan, Netanyahu harus membujuk orang-orang di mana operasi besar seperti itu akan memakan waktu yang lama, bukannya menjelaskan dan memberikan rincian lebih lanjut.

“Ketika menang tidak perlu melakukan konferensi pers untuk membenarkan apa yang telah dilakukannya,” tambahnya.

Kesepakatan genjatan senjata permanen 26 Agustus menghentikan tujuh pertempuran yang telah menewaskan lebih dari 2.145 warga Palestina dan ratusan dari pihak Israel.

Kesepakatan genjatan senjata permanen itu telah dikecam oleh banyak menteri Israel.

Seorang anggota Parlemen Israel (Knesset) Zahava Gal-On dari sayap kiri Partai Meretz, juga menuduh Netanyahu  gagal untuk mencapai salah satu tujuan yang ia tetapkan dalam kampanyenya, dimulai pada 8 Juli lalu dengan janji mengembalikan ketenangan dan kemudian memperluas penghancuran jaringan terowongan lintas perbatasan yang digunakan pejuang Palestina untuk menyusup ke wilayah jajahan Israel.

Menurut Radio Nasional Israel, Avigdor Lieberman (Menteri Luar Negeri Israel), Naftali Bennett (Menteri Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja Israel), Gilad Erdan (Menteri Home Front Defense Israel) dan Yitzhak Aharonovich (Menteri Keamanan Internal Israel) menentang kesepakatan gencatan senjata Israel-Palestina.

Naftali Bennett telah meminta agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan sidang kabinet untuk membahas kesepakatan gencatan senjata jangka panjang itu, IMEMC sebagaimana dikutip MINA, Kamis.

Netanyahu dikabarkan menolak untuk melakukannya, karena ia sudah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Yehuda Weinstein untuk membuat keputusan menerima kesepakatan gencatan senjata tanpa sebelumnya berkonsultasi dengan Kabinet Politik Keamanan Israel.

Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni juga mengkritik perjanjian tersebut, dengan mengatakan, kesepakatan gencatan senjata harus mencakup dasar bagi perlucutan senjata di Jalur Gaza, untuk mencegah masuknya senjata dan pertumbuhan perlawanan Palestina.

“Harus ada mekanisme pemantauan yang efektif,” kata Livni.

Selain itu, beberapa walikota dan dewan daerah Israel dari daerah dekat Gaza juga mengungkapkan perbedaan pendapat atas kesepakatan gencatan senjata, khawatir serangan terjadi selama beberapa bulan mendatang.

Sebelumnya, Mesir mengumumkan kesepakatan gencatan senjata permanen Israel – Palestina yang dimulai Selasa (26/8) pukul 19.00 Waktu Gaza, Koresponden MINA melaporkan.

Televisi Israel Channel 10 mengutip para pejabat Israel mengatakan  sepakat untuk gencatan senjata dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberitahu semua anggota kabinetnya tentang kesepakatan itu.(T/R05/K09)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)