Mendikbud: Peran Guru Tak Bisa Digantikan Teknologi

Bogor, MINA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menegaskan kembali bahwa peran guru sebagai pendidik tak dapat digantikan oleh profesi lain maupun teknologi.

“Untuk mewujudkan guru sebagai pendidik profesional, pemerintah terus dan mengajak guru untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri. Kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk peningkatan kompetensi guru ini. Nanti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) akan kita berdayakan dalam peningkatan kapasitas guru ini,” katanya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2018 dan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12).

Di tengah perkembangan dunia yang sangat cepat, para guru diharapkan dapat mengambil peran yang lebih dari sekadar mengajar, tetapi juga mengelola belajar siswa.

Menurut Mendikbud, regulasi terkait guru dan tenaga kependidikan sudah disederhanakan sesuai arahan Presiden. Kemendikbud terus melakukan pemantauan terkait implementasinya di daerah.

“Tunjangan Guru itu ‘kan dalam bentuk dana alokasi khusus nonfisik. Jadi memang tergantung pada tata administrasi di masing-masing daerah. Kalau regulasinya dari Kemendikbud sudah tidak ada masalah. Jadi kita memantau,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini pelayanan untuk guru yang sebelumnya terpusat, saat ini sudah bisa dilakukan di tiap-tiap provinsi melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Desentralisasi fungsi pelayanan ini diharap semakin memudahkan para guru.

Sebelumnya presiden telah mengumumkan perihal terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru menjadi PPPK, khususnya bagi guru yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menjadi PNS. PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS.

Usai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, Pemerintah segera membahas perihal penerimaan guru PPPK. Mendikbud menyampaikan bahwa sesuai pernyataan Presiden, pemenuhan kebutuhan guru akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Unifah Rosyidi, sebanyak 44.720 guru dari berbagai wilayah di Indonesia hadir di Stadion Pakansari Bogor dalam rangka memeriahkan puncak peringatan Hari Guru Nasional.

Sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah, PB PGRI akan berfokus pada penataan dan penguatan para anggotanya untuk mendorong guru menjadi pendidik bangsa. PGRI, menurut Unifah, menghargai prinsip meritokrasi dan memahami keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pemenuhan kekurangan guru.

Pihaknya mengapresiasi rekrutmen CPNS guru baru tahun 2018 dan juga penerbitan PP terkait PPPK sebagai solusi atas tidak dapat diangkatnya guru menjadi PNS karena tidak memenuhi syarat yang diatur Undang-Undang.

“Agar perjuangan senantiasa dilakukan dengan mengedepankan etika moral sebagai pendidik, memperbanyak dialog, dan menuliskannya ke dalam pemikiran,” pesan Unifah kepada para guru. (R/R10/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)