Menlu Retno Ingatkan Sebagian Negara Adopsi Standar Ganda Terhadap Palestina

New Delhi, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengingatkan, sebagian negara telah abai dan mengadopsi standar ganda terhadap masalah kemanusiaan di Palestina.

“Pada saat pembukaan Pertemuan Dewan HAM di Jenewa beberapa hari lalu, tidak ada satu pun pembicara menyinggung masalah Palestina. Ketidakadilan ini harus segera diakhiri,” kata Retno dalam pernyataan di pertemuan para Menlu atau Foreign Ministers’Meeting (FMM) G20 di New Delhi, India, Kamis (2/3).

India sebagai Ketua G20 tahun ini, menjadi tuan rumah pertemuan FMM dengan mengusung topik “Perang Melawan Terorisme, Pemetaan Keterampilan Global, Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana”.

Menlu Retno mengangkat dua isu, yaitu terkait masalah kemanusiaan dan  penanganan bencana.

Mengenai masalah kemanusiaan, Retno menyampaikan, perang dan konflik selalu membawa kesengsaraan bagi umat manusia, bukan hanya Palestina, namun juga mulai dari Myanmar, Afghanistan hingga Ukraina.

Terkait penanganan bencana, Menlu menyampaikan pentingnya memperkuat aspek pencegahan dan kesiapsiagaan.

“Sebagai negara rentan bencana, Indonesia memahami betul pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kami telah mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman terkait ini dan siap berbagai dengan seluruh dunia,” ujar Retno Marsudi.

Investasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi sangat penting. Demikian pula dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemangku kepentingan secara luas. Presidensi G20 Indonesia tahun lalu telah mengambil inisiatif dengan meluncurkan Pandemic Fund. Praktek ini dapat diperluas ke area kerja sama yang lain.

Retno juga menekankan, perlunya mendorong ketahanan yang lebih kuat agar dapat menghadapi external shock. G20 harus mencari cara untuk membantu negara-negara memperluas proteksi sosial, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat upaya mengatasi perubahan iklim. G20 harus mendorong implementasi komitmen internasional di bidang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, termasuk Agenda 2030, Paris Agreement, dan Sendai Framework.

“Di kawasan, keketuaan Indonesia di ASEAN akan memperkuat mekanisme kawasan untuk menghadapi kondisi darurat di masa depan, terutama di bidang kesehatan, ketahanan pangan dan energi, dan stabilitas ekonomi,” kata Menlu. (R/RE1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)