Mesir dan Uni Eropa Tanda Tangani Dua perjanjian Senilai $155 Juta

Kairo, MINA – Mesir dan Uni Eropa menandatangani dua perjanjian senilai hampir US$ 155 juta dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi migrasi ilegal.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Investasi Mesir Sahar Nasr dan Direktur Jenderal untuk Perundingan Kebijakan Uni Eropa Christian Danielsson, Jumat (19/10) demikian MEMO melaporkan dikutip MINA.

Kesepakatan pertama akan mendanai program Uni Eropa untuk pertumbuhan inklusif dengan fokus pada penciptaan peluang kerja, melalui investasi dalam usaha kecil dan menengah. Skema ini juga akan mencoba menciptakan hubungan antara pemilik bisnis dari perusahaan yang lebih kecil dan perusahaan besar untuk memungkinkan pertukaran dana dan ide yang lebih baik.

Mesir telah membuat beberapa kemajuan dalam menanggulangi pengangguran, dengan tingkat pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 10,9 persen pada akhir tahun ini dari 12,2 persen di tahun 2017.

Kesepakatan kedua, bernilai sekitar US$ 6,88 juta, yang ditargetkan untuk mengurangi imigrasi ilegal, penyelundupan dan perdagangan manusia di Mesir, tempat terjadinya arus migran memasuki Eropa dari Afrika.

Proyek ini melibatkan tiga tahap yang akan tersebar di 11 kota, meningkatkan infrastruktur kota-kota yang mengalami migrasi ilegal, membuat beberapa program pendidikan dan mendukung pekerjaan perempuan untuk meringankan beban keuangan yang mengarah pada individu yang mencari pekerjaan di luar negeri.

Mesir dengan cepat menjadi rute populer bagi para migran dari sub-Sahara Afrika untuk menyeberangi Laut Tengah dan memasuki Eropa. Namun, Uni Eropa telah menempatkan tekanan pada negara-negara Afrika Utara untuk membendung para migran yang meninggalkan benua itu.

Mesir sudah menampung lebih dari 221.675 pengungsi dan pencari suaka, dengan 3.118 yang baru terdaftar pada 2018 saja menurut UNHCR. Perkiraan tidak resmi menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya melebihi 300.000.

Negara ini secara khusus berjuang dengan beban pengungsi karena masalah ekonominya sendiri. Pemerintah saat ini menerapkan berbagai langkah penghematan sebagai bagian dari program reformasi yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan berpendapat bahwa peningkatan orang asing di negara itu telah mengakibatkan biaya yang signifikan. (T/ais/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)