MUI Kepri Gelar Musda Ketiga

(Halal MUI)

Kepri, 11 Rabi’ul Awwal 1438/11 Desember 2016 (MINA) – Dalam meneruskan perjuangan ulama khususnya wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Majelis Ulama Indonesia MUI) kepri mengadakan Musyawarah Daerah ke Tiga (Musda III) yang dilaksanakan selama tiga hari, Jumat-Ahad 9-11 Desember 2016 di Tanjung Pinang.

Ketua Panitia Musda, Drs Edi Safrani mengatakan, Musda III yang dihadiri sekitar 100 orang terdiri dari 30 Pengurus MUI Kepri dan 30 kota, serta 30 peninjau mengambil tema ”Menyingkap Tabir Kerapuhan Umat Dalam Memaknai Ihsan Sebagai Pancang Ukhuwah Menuju Negeri yang Berkah di Provinsi Kepulauan Riau”.

Acara dibuka Oleh Gubernur Kepri, Dr. Nurdin Basirun.MSi., setelah makan malam dan ramah tamah dengan Pengurus MUI Kepri dan Kota di Gedung Daerah Propinsi Kepri, demikian keterangan pers yang diterima MINA.

Dalam pembukaan itu Gubernur menyatakan sangat mendukung kegiatan MUI dalam membangun pembinaan ummat terlebih ketika saat ini negara telah berperan lebih luas dalam berbagai bidang kehidupan sehingga pendapat, pertimbangan serta rekomendasinya menjadi salah satu yang harus dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.

Sementara Pengurus MUI Pusat diwakili Masduki Baidlowi mengatakan, tema kali ini cukup bagus jika dikaitkan dengan stigma selama ini bahwa MUI

acapkali membahas hal-hal yang bersifat keduniaan dan kekinian,terutama di bidang ekonomi dan perdaban.

“Banyak harapan ditujukan kepada MUI terkait perbaikan nasib ummat, karena itu karya-karya besar MUI Kepri akan senantiasa ditunggu oleh umat,” ujarnya.

Padai Musda ini, Direktur LPPOM MUI Kepri, Khairuddin Nasution Bac.SE., sekaligus Sekretaris Pimpinan Sidang Musda mendapat kesempatan memaparkan tentang masukan peserta Musda Mengenai LPPOM MUI Kepri.

Menurut dia, sudah banyak yang dilakukan LPPOM MUI di Kepri. Pertama, peluang produk UKM bisa diangkat melalui produk unggulan yang bisa di pasarkan ke tingkat internasional. Kedua LPPOM MUI juga menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan seperti dengan pemda, universitas,dan berbagai instansi lainnya.

Namun tidak bisa dipungkiri masih ada kendala dalam melakukan Sertifikasi Halal dikarekan faktor transportasi ke daerah-daerah yang ada di Kepulauan Riau, menggunakan jalur udara dan laut yang cukup mahal dan memakan waktu lama, sehingga diperlukan bantuan dari lembaga atau Instansi terkait untuk memudahkan jalur tersebut.

“Tidak mungkin biaya mahal tersebut dibebankan kepada pengusaha saja yang adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun demikian sampai saat ini proses Sertifikasi Halal tetap kami lakukan,” ujarnya. (T/R05/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)