MUSLIM DIMINTA BERMUSYAWARAH SOAL SUBSTANSI PENEGAKKAN KHILAFAH

Jakarta, 8 Dzulqo’dah 1435/3 Agustus 2014 (MINA) – Para Cendekiawan muslim Indonesia dalam sebuah seminar menyerukan pentingnya masyarakat muslim untuk kembali mengkaji dan mendefiniskan substansi dari penegakkan khilafah sebelum menyandarkan pada kelompok tertentu.

Salah satunya, Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, ajakan seperti Muhamadiyah beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan muslim supaya satu suara dalam hal ini sangat perlu ditindak lanjuti, terlebih sekarang umat terpecah belah setelah kemunculan kelompok Islamic State in Iraq and Syam (ISIS).

“Saya rasa ini hal yang harus dilakukan,” katanya ketika berbicara di seminar yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta, Rabu (3/9).

Dalam seminar yang mengusung tema “Monsterisasi Khilafah dan Simbol Islam”, para pembicara lain seperti Fahmi Salim sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mengakui perlunya hal serupa dilakukan dalam menghadapi upaya-upaya kriminalisasi terhadap simbol Islam yang sudah digunakan ISIS.

“Dalam tubuh umat Islam tidak ada kordinasi yang baik, sehingga setiap orang mendefinisikan secara pribadi apa yang dilihatnya, tidak melihat suatu hal dari kacamata musyawarah atau kelompok,” ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, salah satu contoh yang mengkhawatirkan adalah ketika bendera Tauhid yang dipakai ISIS dikriminalisasikan oleh pihak-pihak tertentu, bukan hanya di mata keamanan negara namun juga di khalayak umum yang menyandarkan siapapun yang menggunakan bendera itu diklaim sebagai bagian dari ISIS.

“Padahal ini sudah jelas opini yang salah, dan bendera itu tentunya milik umat Islam,” tegasnya.

Ditanya mengenai pemilihan istilah monsterisasi, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto mengatakan, salah kaprah dalam melabeli substansi khilafah Islam kepada ISIS merupakan suatu yang mengkhawatirkan, salah mengartikan bendera tauhid adalah ciri ISIS merupakan suatu yang sudah keterlaluan, oleh karenanya istilah monsterisasi sudah tepat menggambarkan hal itu.

“Ini sudah jauh melewati batas,” tegas nya.

Selain itu, DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S. Labib menyimpulkan perlunya ada perombakkan dalam melihat isu ini secara keseluruhan, agar umat tidak terpecah belah lagi.(L/R04/P006/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)