Tel Aviv, MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada Senin (27/3/2023) bahwa rencananya untuk merombak peradilan dibekukan sementara setelah protes massal dan pemogokan melumpuhkan negara.
Pengumuman itu muncul setelah berpekan-pekan protes menentang reformasi yang diusulkan yang didukung oleh sayap kanan, tetapi ditentang keras oleh banyak orang Israel, The New Arab melaporkan.
Kritikus berpendapat perubahan hukum akan memperkuat kekuasaan Netanyahu dan memperkuat kekuatan ekstrim kanan.
Ketika pemogokan umum diluncurkan di Israel pada Senin, dengan ancaman protes balasan yang berpotensi kekerasan dari sayap kanan, Netanyahu mengatakan reformasi peradilan akan dibekukan, untuk saat ini.
Baca Juga: RSF: Israel Bunuh Sepertiga Jurnalis selama 2024
“Dari rasa tanggung jawab nasional, dari keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kita, saya telah memutuskan untuk menghentikan pembacaan RUU kedua dan ketiga,” katanya.
Dia menambahkan, dia akan menunda pertimbangan RUU tersebut ke sesi parlemen berikutnya yang dimulai pada paruh kedua April.
Protes yang belum pernah terjadi sebelumnya diluncurkan untuk melawan koalisi ekstremis agar tidak bergerak maju dengan perombakan yudisial yang kontroversial. Massa melakukan penutupan bandara dan infrastruktur penting lainnya.
Presiden Israel Isaac Herzog pada hari Senin menyerukan penghentian segera rencana kontroversial pemerintah, sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya karena tuntutan serupa dan protes massal diadakan di seluruh Israel. (T/RI-1/P1)
Baca Juga: Setelah 20 Tahun AS Bebaskan Saudara Laki-Laki Khaled Meshal
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Al-Qassam Sita Tiga Drone Israel