Palestina Desak Komunitas Internasional Boikot Pemerintah Sayap Kanan Israel

Ramallah, MINA – Otoritas Palestina (PA) menyerukan boikot internasional terhadap pemerintah koalisi sayap kanan Israel yang baru, yang dapat menimbulkan “ancaman eksistensial bagi rakyat Palestina.”

“Negara Palestina menolak pedoman kebijakan aneksasi, kekerasan, rasis, dan hasutan untuk pembersihan etnis dari pemerintahan baru Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Jumat (30/12), seperti dikutip MEMO.

Negara Palestina menganggap agenda ini sebagai ancaman eksistensial bagi rakyat Palestina dan hak-hak mereka.

PA mendesak komunitas internasional melaksanakan tanggung jawabnya dan menolak segala kesepakatan dengan pemerintah yang berkomitmen melakukan kejahatan internasional, termasuk aneksasi, penganiayaan politik, dan diskriminasi ras.

Palestina juga memohon kepada komunitas internasional, Dewan Keamanan PBB, untuk memastikan perlindungan rakyat Palestina dari kampanye perampasan dan pemindahan Israel yang sedang berlangsung, kolonisasi dan aneksasi, pembersihan etnis.

Sementara itu, seorang juru bicara kepolisian Yerusalem mengatakan, sekitar 2.000 demonstran berkumpul di luar Knesset kemarin memprotes pemerintah Netanyahu yang baru dilantik.

Parlemen Israel mengambil sumpah  Benjamin Netanyahu kemarin sebagai perdana menteri baru, melantik pemerintahan paling kanan dalam sejarah negara itu, termasuk pemimpin Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, dan ketua Partai Zionis Religius, Bezalel Smotrich.

Perdana menteri yang paling lama menjabat di negara pendudukan itu telah membentuk koalisi ultra-nasionalis paling ekstrim dalam sejarah yang telah diperingatkan banyak orang dapat menyebabkan runtuhnya demokrasi.

Lebih dari 100 mantan dan pensiunan diplomat Israel telah mengirim surat kepada Netanyahu, memperingatkannya bahwa kebijakan ekstremis pemerintahnya akan merusak hubungan luar negeri Israel. (T/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)