Hodeidah, MINA – PBB mengatakan, pihak-pihak bertikai di Yaman menyepakati langkah-langkah baru untuk menegakkan gencatan senjata dan memfasilitasi penarikan mundur pasukan dari pelabuhan Hodeidah.
Perwakilan dari Houthi dan pemerintah Yaman bertemu di kapal PBB di Laut Merah, Ahad-Senin (14-15 Juli).
Laporan MEE menyebutkan, PBB berusaha untuk menengahi penarikan dari Hodeidah, titik masuk utama makanan dan bantuan kemanusiaan.
Pernyataan PBB pada hari Senin mengatakan, kedua belah pihak ingin mengurangi permusuhan setelah meningkatnya pelanggaran gencatan senjata di Hodeidah.
Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan
“Mereka menyepakati mekanisme dan langkah-langkah baru untuk memperkuat gencatan senjata, agar diberlakukan secepat mungkin,” kata pernyataan PBB, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Kedua pihak bertemu sebagai anggota “Komite Koordinasi Penempatan Kembali,” sebuah badan yang dibentuk oleh PBB dan diketuai Letnan Jenderal Michael Lollesgaard asal Denmark untuk mengawasi gencatan senjata dan keluarnya pasukan.
Komite bertugas menyelesaikan perjanjian konseptual tentang penarikan pasukan, yang sekarang membutuhkan dukungan para pemimpin politik, kata pernyataan itu.
Para pemimpin juga harus menyetujui “pasukan keamanan dan otoritas lokal,” kata pernyataan itu.
Baca Juga: Parlemen Brasil Keluarkan Laporan Dokumentasi Genosida di Gaza
Utusan khusus PBB Martin Griffiths mengatakan, pembicaraan cukup produktif dengan wakil menteri pertahanan Saudi yang bertujuan untuk memperkuat perjanjian gencatan senjata untuk Yaman.
“Kami membahas bagaimana menjauhkan Yaman dari ketegangan regional, membuat kemajuan dalam implementasi perjanjian Stockholm (dan Arab Saudi) mendukung proses perdamaian,” tulis Griffiths di Twitter.
Pangeran Khalid bin Salman mengatakan dalam sebuah tweet bahwa ia bertemu dengan Griffiths untuk “menekankan komitmen kami pada kesejahteraan rakyat Yaman, dan kebutuhan untuk mengakhiri campur tangan Iran di Yaman. Saya juga menekankan dukungan kami untuk solusi politik, dan kebutuhan Houthi untuk mengimplementasikan perjanjian yang ditandatangani mereka, termasuk Stockholm.” (T/RS2/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka