PEMIMPIN MUSLIM AUSTRALIA KRITIK KEBIJAKAN ANTI EKSTRIMISME

Sydney, 6 Syawwal 1436/24 Juli 2015 (MINA) – Para pemimpin Muslim di Australia mengkritik kebijakan anti ekstrimisme Pemerintah Australia, yang  berfokus pada langkah-langkah penegakan hukum dan risiko yang berkontribusi terhadap stereotip negatif tentang Islam

“Kebijakan tersebut bersifat menghukum dan berpotensi mengasingkan pemuda yang kecewa,” demikian kata Kuranda Seyit, Sekretaris Dewan Islam Victoria dan pemimpin di komunitas Muslim Victoria.

“Kebijakan ini mengirimkan pesan bahwa Anda tidak diinginkan, sehingga bisa mendorong orang-orang muda yang tidak puas masuk ke tangan kelompok radikal,” imbuhnya, demikian Worldbulletin dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan.

Dari perspektif tersebut, tegas Seyit, kebijakan itu menjadi kontra-produktif.

Lainnya adalah kebijakan ini juga kontra-produktif dalam hal tidak memberikan orang pilihan apapun untuk rehabilitasi atau reintegrasi.

Sejak tahun lalu, Australia merasa khawatir tentang warga negaranya bergabung atau mendukung kelompok pertempuran di Timur Tengah yang bisa berdampak pada negara jika mereka kembali.

Bulan lalu, Perdana Menteri Tony Abbott memperkenalkan hukum yang kontroversial yaitu setiap warga Australia pemegang kewarganegaraan ganda yang diduga terlibat dalam “terorisme” dapat dilucuti kewarganegaraannya.

Australia telah melarang warganya bepergian ke Suriah kecuali mereka memiliki tujuan yang sah untuk berada di sana, kebijakan yang dikritik kelompok penilai hak-hak sipil karena menempatkan beban pembuktian pada individu.

Komentar Seyit dari Dewn islam Victoria, keluar sehari setelah Presiden Asosiasi Muslim Lebanon yang kuat, yang berbasis di Sydney mengutuk keras pendekatan de-radikalisasi pemerintah, menolaknya sebagai kebijakan yang sia-sia dan berantakan. (T/P011/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)