Perang Sudan Picu Krisis Pangan Terbesar di Dunia

Khartoum, MINA – Perang Sudan yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun menghancurkan sektor pertanian negara itu dan memicu krisis pangan terbesar di dunia, dengan lebih dari 19 juta orang kini berjuang untuk memperoleh makanan yang cukup.

Laporan terbaru Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan International Trade Centre (ITC) menyebutkan, perang memberikan dampak yang sangat besar terhadap produksi pangan di Sudan. Mengutip Undp.org pada Rabu (5/8).

Pada tahun pertama konflik, produksi serealia turun hingga 46 persen.

Memasuki 2025, hampir 90 persen petani dan kelompok produsen melaporkan hasil panen yang lebih sedikit, sementara produktivitas di wilayah yang paling terdampak pertempuran merosot hingga 71 persen.

Akibat memburuknya krisis pangan Sudan, jutaan keluarga, terutama anak-anak, mengalami malnutrisi akut sehingga lebih rentan terserang penyakit seperti tuberkulosis (TB) dan kolera.

UNDP dan ITC menilai kondisi tersebut membutuhkan respons internasional yang lebih kuat.

Namun, menurunnya bantuan kemanusiaan membuat upaya penanganan krisis belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

Hingga kini, pendanaan untuk seruan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru terpenuhi sekitar 30 persen.

Menurut laporan tersebut, solusi jangka panjang tidak hanya bergantung pada bantuan kemanusiaan, tetapi juga investasi berkelanjutan untuk memulihkan produksi pangan lokal, pasar, dan sistem perdagangan agar masyarakat dapat kembali memperoleh penghasilan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Analisis yang disusun berdasarkan lebih dari 80 konsultasi di 13 negara bagian Sudan itu menunjukkan sejumlah komoditas utama seperti sorgum dan wijen masih dapat dipanen.

Para peternak juga masih mampu memindahkan ternak melintasi berbagai wilayah, bahkan di beberapa daerah yang masih dilanda pertempuran.

Meski demikian, para petani menghadapi kesulitan memperoleh benih, pupuk, pembiayaan, serta akses ke pasar akibat rusaknya jaringan jalan, perdagangan, dan pelabuhan yang menjadi penopang sektor pertanian.

Sebelum perang pecah pada 2023, Sudan dikenal memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan karena memiliki sekitar 170 juta acre lahan subur, sistem irigasi dari Sungai Nil, serta curah hujan yang memadai.

Kini, sektor pertanian Sudan terpecah menjadi apa yang disebut para peneliti sebagai “pulau-pulau pasar”, yaitu kawasan yang harga, pasokan, dan permintaannya tidak lagi terhubung dengan wilayah lain akibat konflik.

Di sejumlah daerah, harga bahan pangan pokok melonjak lebih dari 200 persen dibandingkan sebelum perang, meskipun panen masih berlangsung.

Biaya distribusi juga meningkat sekitar 30 hingga 40 persen akibat pos pemeriksaan, pengawalan keamanan, serta pungutan tidak resmi.

Di kota-kota yang terkepung seperti Kadugli, kondisi tersebut memperburuk krisis pangan.

Harga kebutuhan pokok terus melambung meski wilayah di sekitarnya mengalami surplus hasil panen.

Sementara di daerah lain, kelaparan dipicu oleh terganggunya pasar, kenaikan harga, serta menurunnya pendapatan akibat pengangguran dan pengungsian.[]

Mi’raj News Agency (MINA)