Pernyataan Menlu RI di DK PBB: Israel Harus Bertanggungjawab atas Kekejamannya di Gaza

New York, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB yang membahas situasi Timur Tengah dan Palestina di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/1) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut ia menyerukan kepada DK PBB untuk mendesak pendudukan Israel bertanggung jawab atas kekejamannya di Palestina, termasuk di Jalur Gaza.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza,” tegas Retno.

Menlu RI juga menegaskan, tidak ada bangsa berada di atas hukum. Pelanggaran dan kekejaman Israel terhadap Palestina hingga saat ini tidak tersentuh hukum sama sekali.

Ia juga menyoroti kegagalan DK PBB dalam mengentikan kekejaman Israel terhadap Palestina melalui banyaknya resolusi yang sudah diadopsi. Padahal resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus mengikat diberlakukan.

“Pertanyaan saya hari ini: berapa banyak resolusi yang telah diadopsi mengenai Palestina? Berapa banyak yang diberlakukan? Ke mana Palestina harus pergi ketika, selama berpuluh-puluh tahun, Dewan Keamanan PBB gagal bertindak sendiri resolusi sementara Israel membunuh warga Palestina tanpa mendapat hukuman?,” tegasnya.

Oleh karena itu, Menlu mendesak anggota DK untuk menghentikan kengerian yang dihadapi sehari-hari warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Indonesia akan melakukan segala cara untuk mendukung Palestina.

Menlu RI akan hadir menyampaikan pandangan dan sikapnya terkait dengan konsekuensi hukum atas pendudukan Israel di Palestina di Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Februari mendatang.

Sejak 7 Oktober lalu, tentara pendudukan Israel terus melanjutkan agresinya terhadap Jalur Gaza dengan dukungan Amerika Serikat dan Eropa.

Pesawat-pesawat tempur pendudukan Israel mengebom rumah sakit, gedung, menara dan rumah-rumah warga sipil Palestina.

Agresi berkelanjutan pendudukan Israel terhadap Gaza menyebabkan kematian 25.295 martir dan melukai 63.000 orang, selain itu lebih dari 85 persen atau sekitar 1,9 juta orang terpaksa mengungsi. (T/RE1/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)