Perundingan Gaza di Kairo: Faksi Palestina dan Mediator Bahas Gencatan Senjata

Kairo, MINA – Pertemuan intensif antara perwakilan delapan faksi Palestina dan para mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki terus berlangsung di ibu kota Mesir, Kairo.

Agenda utama pembicaraan adalah membahas cara-cara mengembangkan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, di tengah kompleksitas besar yang dipaksakan oleh eskalasi Israel yang sedang berlangsung serta berbagai kondisi baru yang ditetapkan pemerintah pendudukan untuk menghalangi tercapainya kesepahaman final.

Jaridah Al-Quds melaporkan, Ahad (7/6) hari pertama pembicaraan menyaksikan penyelenggaraan tiga pertemuan terpisah, yang semuanya berfokus pada peninjauan proposal untuk mengembangkan gencatan senjata dan mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh pendudukan Israel.

Dalam pertemuan tersebut, faksi-faksi Palestina menekankan perlunya komitmen penuh terhadap implementasi seluruh ketentuan fase pertama perjanjian sebelumnya, sebelum melangkah ke diskusi apa pun yang terkait dengan fase kedua.

Dalam konteks tekanan yang diberikan, para mediator berusaha menyajikan pendekatan untuk mengatasi poin-poin inti perselisihan.

Tantangan terbesar datang dari desakan Israel untuk menghubungkan transisi ke fase kedua dengan dimulainya implementasi klausul ‘perlucutan senjata perlawanan’.

Tel Aviv, yang didukung penuh oleh posisi Dewan Perdamaian (BoP), juga mengaitkan setiap operasi rekonstruksi atau masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan pemenuhan kondisi ini, sebuah tuntutan yang ditolak secara bulat oleh faksi-faksi perlawanan.

Eskalasi Israel di Tengah Perundingan

Sumber-sumber mengkonfirmasi bahwa suasana negosiasi menghadapi kesulitan besar, terutama setelah Israel menolak permintaan mediator untuk kebutuhan “menenangkan lapangan” sehubungan dengan putaran saat ini.

Alih-alih menunjukkan itikad baik, pasukan pendudukan justru meningkatkan aksi pembunuhan, penghancuran, dan penargetan pusat-pusat pengungsian. Langkah ini dianggap sebagai pesan langsung yang mencerminkan niat Israel untuk melanjutkan kebijakan pembunuhan dan kontrol militer yang luas.

Faksi-faksi yang berpartisipasi menyerukan kepada mediator internasional untuk mendesak pemerintah AS dan badan-badan internasional mengambil posisi tegas yang mewajibkan pendudukan menghentikan eskalasi.

Mereka menegaskan bahwa setiap putaran negosiasi tidak akan mencapai keberhasilan nyata selama pengepungan yang mencekik dan pembunuhan sistematis terhadap warga sipil di berbagai wilayah Gaza terus berlanjut.

Para sumber menekankan bahwa terdapat konsensus nasional untuk membentuk komite khusus guna mengelola urusan Gaza selama periode transisi, jauh dari bentuk organisasi sebelumnya. Mereka juga menambahkan bahwa maraknya proposal eksternal justru berkontribusi pada kegagalan proyek nasional.

Para analis politik memperingatkan bahwa proyek-proyek untuk menjalankan Gaza secara terpisah dari PLO dan Otoritas Palestina dapat memperkuat pemisahan geografis dan politik antara Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Mereka menganggap bahwa ketidakhadiran kekuatan nasional utama dari negosiasi ini justru melayani agenda yang berusaha mengubah perjuangan Palestina, dari masalah pembebasan nasional menjadi sekadar krisis kemanusiaan dan keamanan belaka.

Salah satu analis menyatakan, “Peta pemerintahan Gaza yang digagas Mladenov adalah bentuk pemerasan politik dan kemanusiaan, karena menghubungkan bantuan, bahan bakar, dan rekonstruksi dengan perlucutan senjata perlawanan.”

Sikap Terbuka Hamas

Dalam pernyataan pers, juru bicara Hamas menegaskan bahwa gerakannya terbuka terhadap pendekatan apa pun yang menjamin hak-hak rakyat Palestina dan menghentikan perang genosida.

Hamas menyerukan perlunya memperbaiki kinerja Dewan Perdamaian (BoP) agar menjadi penjaga implementasi rencana gencatan senjata, bukan malah memihak narasi Israel yang bertujuan memaksakan realitas keamanan baru.

Para pemimpin perlawanan menekankan bahwa posisi Palestina yang bersatu adalah pilar utama untuk menghadapi tekanan internasional.

Mereka menjelaskan bahwa faksi-faksi akan mempelajari dengan saksama apa yang ditawarkan mediator untuk membangun respons bersama, dan bahwa setiap upaya untuk menghubungkan urusan kemanusiaan dengan file politik atau militer yang kompleks adalah bentuk pemerasan terhadap rakyat Palestina. []

Mi’raj News Agency (MINA)