PIMPINAN PARPOL YAMAN SETUJU BENTUK PEMERINTAHAN BARU

Sanaa, 9 Muharram 1436/2 November 2014 (MINA) – Faksi politik utama Yaman, termasuk oposisi bersenjata Houthi, menandatangani perjanjian yang mewajibkan presiden dan perdana menteri membentuk pemerintah baru dalam upaya meredakan ketegangan politik yang telah melumpuhkan negara itu.

Perdana Menteri Khaled Bahah akan memimpin pemilihan menteri baru dengan berkonsultasi kepada Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, demikian pernyataan email dari 13 partai politik Yaman, Al Jazeera yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan.

“Kami, partai-partai politik, meminta Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dan Perdana Menteri Khaled Bahah membentuk pemerintahan nasional yang kompeten, yang berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum dan netralitas dalam pengelolaan urusan negara,” kata pernyataan itu.

Pernyataan hari Sabtu (1/11) itu tidak menyebutkan kapan pemerintah baru akan terbentuk, tetapi sejumlah anggota partai yang terlibat dalam negosiasi yang melahirkan kesepakatan Sabtu mengatakan, itu bisa dalam beberapa hari atau minggu ke depan.

Utusan khusus PBB Jamal Benomar, yang menghadiri pertemuan, mengatakan kepada kantor berita Reuters, di bawah perjanjian tersebut, pihak-pihak yang tidak memiliki wakil di badan penasehat presiden, akan diizinkan mengajukan calon untuk kementerian yang berbeda.

“Setelah itu perdana menteri akan memilih kandidat yang lebih kompeten untuk setiap pos,” kata Benomar.

Oposisi bersenjata Syiah Houthi Yaman dan saingan utamanya, Sunni Partai Al-Islah, termasuk kelompok-kelompok yang menandatangani perjanjian. Perjanjian tersebut terjadi beberapa jam setelah oposisi Houthi menyerang markas Islah di provinsi Ibb, menewaskan empat penjaga.

Houthi memberi Presiden Hadi ultimatum pada hari Jumat untuk membentuk pemerintahan dalam 10 hari atau menghadapi “pilihan lain”. (T/P001/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)