Prabowo: Bantuan Bencana Sumatera Dibuka Seluas-luasnya, Tapi Harus Transparan dan Tanpa Kepentingan

Jakarta, MINA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera. Namun demikian, seluruh bantuan tersebut harus disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, serta bebas dari kepentingan apa pun.

Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 unit hunian bagi korban bencana, yang dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1).

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menolak bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora daerah yang memiliki kepedulian terhadap para korban bencana. Akan tetapi, setiap bentuk sumbangan harus terlebih dahulu dilaporkan kepada pemerintah agar dapat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran.

“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya. Tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan kalau memang dia membantu,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, mekanisme resmi sangat diperlukan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah, kata dia, tidak ingin niat baik masyarakat justru berujung masalah akibat prosedur penyaluran yang tidak jelas dan tidak terkoordinasi.

Prabowo juga mencontohkan bahwa bantuan dapat datang dari berbagai kalangan, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas masyarakat Indonesia lainnya yang berada di luar negeri dan merasa terpanggil untuk membantu sesama anak bangsa.

Seluruh bantuan tersebut, lanjut Presiden, akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan, apabila memungkinkan, pemerintah dapat membuka rekening khusus untuk bantuan pascabencana, sehingga masyarakat dapat menyalurkan bantuan secara langsung dengan tetap berada dalam pengawasan resmi.

Meski demikian, Presiden kembali menegaskan bahwa bantuan yang diberikan harus dilandasi ketulusan dan keikhlasan, tanpa disertai kepentingan tersembunyi atau tuntutan tertentu di kemudian hari.

“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas ya kan, dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-bantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih,” kata Presiden.

Pernyataan Presiden tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan integritas penyaluran bantuan bencana, sekaligus memastikan bahwa seluruh dukungan masyarakat benar-benar bermuara pada pemulihan kehidupan warga terdampak secara adil dan berkelanjutan. []

Mi’raj News Agency (MINA)